PALANGKA RAYA - Kalteng mencatatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah bandara terbanyak di Indonesia. Provinsi terluas ini memiliki sembilan bandara beroperasi di berbagai kabupaten/kota, menjadikannya Bumi Tambun Bungai dengan jumlah bandara terbanyak di Tanah Air.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy menyebutkan keberadaan sembilan bandara ini sekaligus menjadi potensi besar dan tantangan berat dalam pengelolaan, agar seluruhnya dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Kalau dilihat dari jumlahnya, Kalteng memang punya sembilan bandara, terbanyak di Indonesia. Tapi, kalau semuanya dijalankan secara bersamaan tanpa skala prioritas, tentu ada yang tidak maksimal.
“Karena itu, pemerintah provinsi saat ini fokus lebih dulu pada peningkatan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun,” terang Yulindra Dedy, Selasa (2/9/2025).
Adapun sembilan bandara di Kalteng meliputi;
• Bandara Tjilik Riwut (Palangka Raya)
• Bandara Iskandar (Pangkalan Bun)
• Bandara H. Asan (Sampit)
• Bandara di Muara Teweh (Barito Utara),Gunung Mas, Murung Raya, Seruyan, Tumbang Samba (Katingan), dan Buntok (Barito Selatan).
Sebagian besar bandara tersebut melayani rute penerbangan perintis, yang menjadi jalur vital karena kondisi geografis Kalteng masih sangat bergantung pada akses udara.
Menurutnya, Bandara Tjilik Riwut menjadi prioritas utama karena posisinya sebagai pintu gerbang utama Kalteng. Pemprov bahkan telah mengusulkan perpanjangan landasan pacu agar bandara ini bisa naik kelas menjadi bandara internasional.
Dengan status tersebut, Tjilik Riwut diharapkan mampu membuka jalur penerbangan langsung ke luar negeri, memperkuat konektivitas global, serta meningkatkan arus wisatawan dan investasi.
“Kalau Tjilik Riwut ingin naik kelas jadi bandara internasional, salah satu syarat mutlaknya adalah perpanjangan runway. Usulan ini sudah kita bawa dalam forum Musrenbangnas agar bisa masuk skala prioritas pembangunan nasional,” jelas Dedy.
Sementara itu, Bandara Iskandar di Pangkalan Bun juga diproyeksikan menjadi bandara utama penyangga.
Volume penumpang yang terus meningkat, ditambah arus kargo hasil perkebunan dan perikanan yang cukup tinggi, menjadikan bandara ini sangat vital bagi aktivitas ekonomi kawasan barat Kalteng.
Meski demikian, Dedy mengingatkan bahwa kewenangan penuh pengelolaan bandara masih berada di tangan Kementerian Perhubungan dan BUMN.
Peran Pemprov Kalteng lebih banyak dalam hal koordinasi, komunikasi, dan penyampaian usulan agar kebutuhan peningkatan infrastruktur bandara bisa masuk dalam rencana bisnis dan kebijakan pusat.
Dengan jumlah bandara terbanyak di Indonesia, Pemprov Kalteng berharap sarana transportasi udara ini tidak sekadar menjadi kebanggaan, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan.
“Konektivitas udara di Kalteng harus bisa membuka akses pasar, memperlancar distribusi logistik, menarik investasi, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (zia/ala)
