PALANGKA RAYA – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Anak Buruh Kalimantan Tengah di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026), sempat memanas sebelum akhirnya berlangsung kondusif setelah Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran turun langsung menemui massa aksi.
Puluhan mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di kawasan TVRI Jalan Yos Sudarso itu membawa berbagai tuntutan terkait kesejahteraan buruh, pendidikan vokasi, perlindungan pekerja informal hingga penguatan tenaga kerja lokal di Kalimantan Tengah.
Dalam dialog terbuka bersama massa aksi, Agustiar menerima sejumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan mahasiswa.
Beberapa poin yang disorot di antaranya peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor sawit dan tambang, subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, penguatan pendidikan vokasi berbasis industri, hingga kewajiban perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Yang penting sekarang kami perhatikan. Harapan saya nanti kabupaten dan kota juga menyesuaikan. Kami juga ingin masyarakat lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujar Agustiar di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalteng terbuka menerima kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat. Bahkan menurutnya, dialog seperti itu penting agar pemerintah mengetahui kondisi riil di lapangan.
“Saya sangat bangga begini, ajak dialog begini. Bahkan saya mengundang mahasiswa datang berdiskusi. Supaya kebijakan kami tidak hanya berdasarkan laporan dinas saja, tapi juga kondisi nyata di masyarakat,” katanya.
Agustiar juga meminta massa aksi tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Ia mengingatkan agar aksi tidak sampai merusak fasilitas umum maupun mengganggu masyarakat lain.
“Yang penting jangan bakar-bakar. Kalau rusak jalan dan fasilitas umum, kita juga yang rugi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah yang saat ini mengalami penyesuaian anggaran.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kami baru satu tahun tiga bulan memimpin. Beri kami waktu untuk menyelaraskan semua ini,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Satria Bintang, menilai kehadiran gubernur menemui massa menjadi langkah positif.
Namun menurutnya, mahasiswa belum sepenuhnya puas sebelum rekomendasi kebijakan yang disampaikan benar-benar direalisasikan.
“Kalau dibilang puas belum terlalu puas, karena perjuangan belum berakhir. Rekomendasi kebijakan memang sudah tersampaikan, tapi belum direalisasikan,” katanya.
Ia menyebut mahasiswa akan terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya terkait perlindungan pekerja dan kesejahteraan buruh di Kalimantan Tengah.
“Kami tidak menunggu dipanggil gubernur sebenarnya. Yang kami tunggu adalah realisasi dari rekomendasi kebijakan yang telah kami keluarkan,” pungkasnya.(*)
Editor : Agus Pramono