PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran lembaga adat Dayak sebagai mitra strategis pembangunan.
Hal ini ditandai dengan pengukuhan dan pelantikan Damang Kecamatan Jekan Raya dan Walter Sungan resmi terpilih menjadi Damang kepala adat.
Walter dilantik sebagai Damang oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, di ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jumat (14/11/2025).
Pelantikan ini turut dihadiri Plt Sekda Kalimantan Tengah sekaligus Plt Ketua Umum DAD Kota Palangka Raya, Ir Leonard S. Ampung, para tokoh adat, ketua-ketua ormas Dayak, dan unsur pimpinan SOPD. Hadirnya para tokoh penting tersebut menandakan besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat adat terhadap posisi Damang sebagai pemimpin adat yang berpengaruh di wilayahnya.
Walter Sungan sendiri terpilih setelah melalui proses yang cukup panjang. Dengan pelantikannya, ia resmi mengemban amanah sebagai Damang hingga tahun 2031 mendatang.
Dalam penjelasannya, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menegaskan pentingnya eksistensi lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial serta melestarikan nilai-nilai budaya Dayak di tengah pesatnya perkembangan kota.
“Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran lembaga adat Dayak sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal,” ujar Zaini.
Ia menyampaikan, keberadaan Damang tidak hanya identik dengan penyelesaian sengketa adat, tetapi juga berperan dalam memberikan pandangan, arahan, serta dukungan pada pemerintah dalam menjalankan pembangunan berbasis kearifan lokal.
“Damang bukan hanya pemimpin adat, tetapi juga penjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Pemerintah tentunya akan senantiasa bersinergi dengan lembaga adat demi memastikan pembangunan berjalan selaras dengan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Zaini menambahkan, perkembangan Kota Palangka Raya yang semakin dinamis membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Termasuk lembaga adat, agar pembangunan tidak menghilangkan identitas masyarakat asli serta tetap menjaga keseimbangan sosial. (ham/ans)
