PALANGKA RAYA-Isu keadilan agraria dan kedaulatan ruang hidup masyarakat menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng yang digelar di Aquarius Boutique Hotel, Minggu (26/4/2026).
Momentum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para tokoh untuk membahas isu strategis di Bumi Tambun Bungai.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur H. Agustiar Sabran, Kapolda Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Ketua PWNU Kalteng Dr. H. Wahyudie F. Dirun, serta jajaran pengurus dan kader PMII se-Kalteng.
Gubernur mengapresiasi inisiatif dialog publik yang mengangkat tema “Gerakan Agraria Menuju Keadilan Sosial dan Kedaulatan Ruang Hidup Masyarakat Kalimantan Tengah.”
Menurutnya, persoalan agraria bukan hanya soal tanah, tetapi menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal.
“Kalimantan Tengah kaya sumber daya alam, tetapi kita juga menghadapi tantangan konflik lahan, ketimpangan penguasaan tanah, dan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong penguatan reforma agraria, perlindungan masyarakat adat, serta penataan ruang yang berkeadilan.
Namun, ia menegaskan, upaya tersebut membutuhkan sinergi pemerintah, akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat.
Gubernur juga menyatakan terbuka terhadap kritik mahasiswa selama disampaikan secara santun, berbasis data, dan menawarkan solusi.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Djoko Poerwanto menyoroti persoalan agraria dari sisi keamanan. Ia mengapresiasi kontribusi PMII dalam menjaga stabilitas daerah dan mendorong diskursus kritis yang produktif.
Menurutnya, konflik agraria di Kalteng kerap menimbulkan tindak kriminalitas bahkan korban jiwa. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik tersebut bisa berkembang menjadi konflik berbasis identitas sosial, baik antar golongan maupun antar suku.
“Kalau tidak kita kelola dengan baik, konflik ini bisa meluas dan menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa,” tegasnya.
Ia mencontohkan konflik agraria di Kabupaten Kapuas yang menimbulkan korban, serta berbagai sengketa antara perusahaan dan masyarakat maupun antar kelompok masyarakat.
Kapolda berharap seminar yang digelar dalam rangkaian Harlah dapat melahirkan rekomendasi strategis dan solusi konkret.
“Mahasiswa tidak cukup hanya kuat dalam teori, tetapi harus mampu mengimplementasikan gagasan menjadi aksi nyata,” ujarnya.(*)
Editor : Agus Pramono