Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan PT PLN (Persero) dalam mengamankan pasokan listrik selama periode Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah (H), khususnya di Pulau Kalimantan. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Gas Insulated Substation (GIS) Ulin bertegangan 150 kilovolt (kV) di Banjarmasin, Rabu (19/3).
Konsistensi PT PLN (Persero) dalam program transisi energi dan kepedulian terhadap lingkungan semakin nyata dengan bertambahnya fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Menyambut Ramadan 2025, PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN UID Kalselteng) meresmikan SPKLU pertama bekerjasama dengan InJourney di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Jumat (28/02/2025).
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) kembali menggelar stakeholder engagement bersama Pemerintah Daerah se-Kalselteng. Kegiatan ini menjadi wadah rekonsiliasi dan pencocokan data terkait penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembangunan proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Kendawangan, Ketapang - Sukamara, Kalimantan Tengah diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak pada Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) di 18 Provinsi se-Indonesia yang dipusatkan di PLTA Jatigede, Jawa Barat, Senin (20/01/2025).
Jurnalis Kaltim Post, Agus Prayitno, menerima penghargaan "Teraktif Selama Tahun 2024" dari PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Marketing Director PT ADM, Sri Agung Handayani, dalam acara Daihatsu Media Gathering 2025 di Kopitagram Centang Biru, Jakarta, Kamis (16/01/2025). Acara ini dihadiri oleh para jurnalis dari media nasional dan lokal.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memimpin apel bersama awal Tahun 2025, Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (6/1/2025).
Pemerintah Indonesia menegaskan bawah tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku tindak pidana, termasuk koruptor. Hal ini dilontarkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Beras Talun Koyem kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Batara). Sertifikat diserahkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Kaltenng Gunawan, kepada Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Hery Jhon S, pada Kamis (19/12/2024).
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan salah satu alasan penting Presiden memberikan amnesti kepada ribuan narapidana adalah terkait Hak Asasi Manusia dan semangat rekonsiliasi.
