PALANGKA RAYA-Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat respons dari kalangan masyarakat. Banjir kritikan tak terbendung. Datang dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa hingga kalangan wakil rakyat. Sejak terdengarnya isu kenaikan BBM, mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi internal kampus, selalu menyuarakan untuk menolak wacana tersebut.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) Permutih Imam Basar mengatakan, pihaknya akan bergabung dengan Masyarakat Kalteng Menggugat (MKM) untuk melakukan demonstrasi pada 5 September (hari ini, red) di Gedung DPRD Kalteng, dengan membawa sejumlah tuntutan.
“Sebagai mitra kritis bagi pemangku kebijakan, melihat kenaikan BBM saat ini, tentunya kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan jeritan masyarakat Indonesia, khususnya di Kalteng,” ucapnya.
Menurut Imam, kenaikan harga BBM merupakan pukulan keras bagi masyarakat. Kenaikan ini tentu akan berimbas ke sector-sektor lain. “Kenapa pada saat menerapkan kebijakan untuk mensubsidikan pertalite, pemerintah tidak melakukan pengawasan secara maksimal, alhasil tidak tepat sasaran, lalu sekarang tiba-tiba dinaikkan harga BBM,” tambahnya.
Respons keras juga diuatarakan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Beni Andriano. Ia beranggapan bahwa kebijakan untuk menaikkan harga BBM tidak tepat, karena perekono-mian masyarakat belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19. Beni menyebut bahwa untuk menyuarakan ini, pihaknya pun ikut tergabung dalam aksi MKM.
“Saai ini masih dalam tahap pemulihan pascapandemi, tentu kebijakan seperti ini kurang tepat diambil pemerintah. Ketika ini diberlakukan, maka ada banyak orang yang menjerit dan ada efek domino berkepanjangan dari berbagai sector, seperti harga bahan pokok yang akan melambung tinggi,” kata Beni.
Mahasiswa asal Murung Raya ini juga mengkritisi soal naiknya harga BBM dunia yang menjadi alasan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM untuk peningkatan pendapatan APBN. Begitu pun dengan pemberian bantuan social (bansos) yang dinilai kurang tepat.
“Kebijakan pemberian bansos sangat tidak tepat, karena selama ini tidak semua bansos yang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. Harusnya pemerintah lebih menstabilkan harga BBM yang ada di Indonesia dengan pemberian subsidi bagi masya-rakat kelas bawah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Palangka Raya Koko Didianto menyampaikan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembako dan sewa moda transportasi seperti travel antarkota. Karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah.
“Harusnya pemerintah meninjau kembali kebijakan ini, karena menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah satu-satunya solusi untuk saat ini, banyak hal yang perlu dikaji, jangan sampai BBM subsidi jadi tumbal oligarki,” ucap Koko.
Tanggapan perihal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM juga diutarakan wakil rakyat. “Langkah pemerintah menaikkan harga BBM dipastikan akan memberi dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah,” ucap Anggota DPRD Kalteng Sirajul Rahman kepada Kalteng Pos, Minggu (4/9).
Dikatakannya, kenaikan harga BMM tentu akan diikuti dengan naiknya biaya transportasi serta meroketnya harga kebutuhan pokok. Dengan dinamika seperti ini, bukannya terbantukan, tapi masyarakat justru makin tercekik.
“Harus ada solusi dari kebijakan ini. Jangan korbankan masyarakat hanya karena terjadi sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan di pemerintahan. Atas kenaikan harga BBM ini, kami pun menyatakan tidak setuju,” tegas legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng ini.
Ketidaksependapatan atas kebijakan pemerintah juga diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M Hasan Busyairi. Legislator yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) ini berharap pemerintah menunda dahulu penerapan kebijakan menaikkan harga BBM, mengingat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota saat ini tengah fokus memulihkan perekonomian.
“Namun pemerintah tetap pada pilihannya, menaikkan harga BBM, tentu ini akan berdampak terhadap kenaikan bahan pangan dan daya beli masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang cukup tajam ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Tuslam Amirudin mengaku tidak setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi di tengah upaya semua elemen memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Ketika dimintai tanggapan terkait kebijakan pemerintah ini, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Korwil Kalteng belum bisa memberikan komentar, karena masih menunggu pernyataan sikap dari DPP SBSI Pusat. Hal itu disampaikan oleh Korwil SBSI Provinsi Kalteng Jasa Tarigan kepada Kalteng Pos, Minggu (4/9).
“Terkait kenaikan harga BBM ini, kami belum dapat statement dari DPP SBSI pusat, jadi kami belum bisa menyampaikan tanggapan kami,” kata Jasa Tarigan.
Meskipun belum mendapat pernyataan resmi dari DPP SBSI pusat, Jasa Tarigan mengatakan bahwa pihaknya merasa bahwa kebijakan pemerintah terkait har-ga BBM ini merupakan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. (*irj/pra/sja/ce/ala)