PALANGKA RAYA–Menjelang debat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pilkada serentak 2024, sejumlah aktivis mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng untuk menyuarakan keprihatinan terkait kondisi lingkungan di Kalteng yang kian memburuk. Mereka mendesak KPU Kalteng memasukkan isu lingkungan, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan hak asasi manusia (HAM) dalam debat nanti.
Juru bicara aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Aksi Iklim Kalteng, Matius Valentino Jehatut, menegaskan bahwa kondisi ekologi di Kalteng saat ini sedang darurat. Ia menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan dan eksploitasi SDA telah berdampak serius terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama para petani.
“Kami berharap para calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada tahun ini dapat lebih fokus dan serius menangani krisis ekologi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi pertambangan telah menciptakan krisis ekologi yang nyata di depan mata kita,” ucap Matius saat ditemui media di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu pagi (6/10/2024).
Para aktivis menekankan pentingnya calon kepala daerah yang terpilih untuk lebih peka terhadap isu-isu lingkungan. Mereka mengkritik eksploitasi besar-besaran oleh industri yang terus berlangsung tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat lokal, terutama petani.
“Krisis iklim ini juga memicu bencana banjir yang mengancam pendapatan dan kesejahteraan petani di Kalteng. Kepala daerah harus lebih memperhatikan masalah lingkungan hidup, karena keseimbangan ekologi sangat memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.
Para aktivis berharap dengan adanya debat yang membahas masalah lingkungan, calon gubernur dan wakil gubernur dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi krisis ekologi di Kalteng. Mereka berkomitmen untuk terus menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, SDA, dan HAM dalam tiap proses politik, termasuk pilkada, demi keberlangsungan hidup masyarakat Kalteng yang lebih baik.
Sementara itu, Komisioner KPU Kalteng Harmain menjelaskan, pihaknya akan menyelenggarakan debat pertama paslon gubernur dan wakil gubernur Kalteng pada 14 Oktober 2024, dengan tema ekonomi.
Terkait aksi para aktivis, Harmain menyatakan pihaknya menerima masukan tersebut, karena telah disampaikan secara resmi. “Kami akan menyampaikan masukan ini kepada tim perumus debat Pilgub Kalteng. Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait materi debat nanti,” tegasnya.
Harmain juga mempersilakan siapa pun menyampaikan aspirasi kepada tim perumus. Aspirasi-aspirasi tersebut akan ditampung dan dibahas oleh tim panelis untuk dijadikan bahan debat nanti. “Termasuk aspirasi mengenai iklim di Kalteng,” ujarnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata, menegaskan bahwa krisis ekologi yang terjadi di Kalteng harus menjadi perhatian utama dalam debat paslon mendatang.
Bayu menyatakan bahwa kondisi lingkungan di Kalteng sudah berada pada tahap kritis. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran oleh industri pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan telah menyebabkan berbagai bencana ekologis. “Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kalimantan Tengah sudah sangat rendah. Dampaknya sudah kita rasakan. Mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polusi asap, hingga bencana banjir,” ungkapnya saat dihubungi Kalteng Pos.
Walhi Kalteng juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan industri ekstraktif yang menguasai lahan dalam skala besar. Bayu menegaskan bahwa izin-izin tersebut perlu diperiksa, apakah sesuai dengan fungsi ekosistem atau tidak, khususnya hutan dan lahan gambut yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kami mendorong calon kepala dan wakil kepala daerah untuk memastikan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, meminimalkan penurunan fungsi lingkungan, dan mencegah kerusakan lebih lanjut,” tambahnya.
Selain itu, Bayu juga menyoroti dampak eksploitasi lingkungan terhadap masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya yang paling terdampak oleh aktivitas pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Ia menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta wilayah dan hutan adat yang mereka tempati.
“Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu memiliki target yang jelas dalam menetapkan hutan adat dan mengintegrasikannya dalam kebijakan tata ruang wilayah,” tegasnya.
Walhi Kalteng juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pejuang lingkungan yang sering menjadi korban konflik, akibat ketimpangan penguasaan lahan dan sumber daya. Konflik antara masyarakat dan perusahaan besar di sektor kehutanan dan perkebunan sering kali terjadi. Persoalan ini membutuhkan solusi konkret dari kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih nanti.
Bayu menegaskan, tanpa pengelolaan SDA yang lebih baik dan berkelanjutan, kerusakan lingkungan dan konflik sosial akan terus terjadi di Kalteng.
“Isu lingkungan, SDA, dan HAM ini bukan hanya soal dampaknya, tetapi juga akar masalahnya. Para pasangan calon harus berani mengambil kebijakan konkret, mulai dari evaluasi izin hingga pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan lingkungan,” pungkasnya.
Walhi Kalteng berharap KPU dapat memastikan bahwa isu-isu krusial ini menjadi tema utama dalam debat calon kepala daerah, guna memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Kalteng dewasa ini. (ham/ce/ala)