BUNTOK–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Mengukir prestasi sebagai kabupaten terbaik ke-1 se-Kalimantan Tengah serta masuk top 50 kabupaten secara nasional, berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Peningkatan kualifikasi, kompentensi, dan kinerja ASN serta perbaikan kualitas pelayanan publik adalah beberapa faktor yang mendorong Pemkab Barsel mendapatkan nilai tertinggi dari 14 Kabupaten/Kota di Kalteng dengan menduduki peringkat ke-1 untuk se-Kalteng serta masuk Top 50 terbaik Kabupaten dari 415 Kabupaten secara Nasional (Pemkab Barsel menduduki peringkat 46 Nasional) dengan skor 3,3345 dan predikat Sedang.
Sebagai informasi bahwa pada Tahun 2022 yang lalu Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemkab Barsel tergolong sangat rendah, Pemkab Barsel menempati peringkat 393 dari 415 Kabupaten secara Nasional, sehingga mendapatkan predikat Sangat Rendah dengan skor 0,85.
Tentu saja capaian fenomenal Pemkab Barsel ini berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023.
Raihan penghargaan Pemkab Barito Selatan dinobatkan sebagai Top 50 Kabupaten Berkinerja Tertinggi Secara Nasional dari Kemendagri pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Pj Bupati Deddy Winarwan merupakan yang pertama kali, sebelumnya pada Tahun 2022 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemkab Barito Selatan tergolong Sangat Rendah.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan mengatakan bahwa keberhasilan raihan berbagai prestasi dan penghargaan dari Pemerintah Pusat merupakan bukti, bahwa peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan pengaruh positif dalam pelayanan publik yang lebih efektif bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan menduduki peringkat 46 nasional dan peringkat 1 se-Provinsi Kalteng,” terangnya, Kamis (8/2).
Ia menuturkan, prestasi ini merupakan hasil kinerja seluruh OPD di bawah kepemimpinannya, dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan wajib pilihan.
“Atas capaian ini, saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh kepala OPD dalam penyiapan data capaian IKK beserta dokumen pendukungnya yang menjadi bahan penilaian evaluator. Semoga capaian ini bisa kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang,” papar Deddy.
Peringkat ini menunjukkan Pemkab Barsel dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik dan transparan, serta mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi prestasi membanggakan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang, tutup Deddy.
Untuk diketahui, EPPD Tahun 2023 dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, IPDN dan FISIP UGM. Berdasarkan Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (ena/ala)
