Site icon KaltengPos

Soroti Kelangkaan Minyak Goreng hingga Izin Pertambangan

SINERGI: Anggota DPR RI H Agustiar Sabran saat bersilaturahmi dengan media di Rumah Aspirasi, Kamis (17/2).

Kunjungan Kerja Anggota DPR RI H Agustiar Sabran

AGUSTIAR Sabran menyebut, tiap kali melaksanakan kunjungan kerja ia selalu menyerap berbagai aspirasi. Kesempatan itu pun sekaligus menjadi momen menjalin tali silaturahmi serta bertukar pikiran, ide, dan gagasan untuk bersama-sama membangun Bumi Tambun Bungai. Hal itu disampaikannya saat silaturahmi dengan sejumlah awak media di Rumah Aspirasi, Jalan Antang, Palangka Raya, Kamis (17/2).

Dalam kesempatan itu, Agustiar Sabran menegaskan bahwa dirinya memandang penting untuk mengagendakan pertemuan dan silaturahmi dengan semua pihak.

“Selain menjalin silaturahmi dan mengenal satu sama lain, juga bisa berdiskusi terkait situasi dan kondisi Kalteng maupun Indonesia saat ini. Apa yang bisa kita lakukan akan direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata pria yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng ini.

Politikus PDIP tersebut juga mendorong pemerintah agar dapat memperhatikan pelaksanaan program-program kerja yang telah disusun di semua sektor, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan hidup masyarakat.

“Tentu ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita dorong untuk dapat diperhatikan pemerintah, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Termasuk pengendalian harga dan kelangkaan minyak goreng, memerangi hoaks, serta masih banyak lagi,” tutur kakak kandung Gubernur Kalteng ini.

Pemerintah perlu memikirkan rencana strategis untuk mencanangkan program terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Sehingga diharapkan pada tahun ini, hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat bisa direalisasikan.

“Mari kita terus terupaya menjalin silaturahmi dengan siapa pun. Banyak teman banyak rezeki. Saya duduk begini bukan hebatnya saya, tapi karena banyak menjalin silaturahmi. Apalagi di tengah situasi Covid-19 seperti saat ini, kebersamaan sangatlah penting, bahu-membahu dan gotong royong dalam semangat NKRI dan huma betang,” ungkapnya.  

Semua pihak tanpa kecuali, kata Agustiar, harus berani menyampaikan kritik membangun kepada pemerintah. Karena pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata kerja pemerintah.

“Yang salah harus dikritik. Pemerintah harus memberikan regulasi yang disertai dengan tindak lanjut di lapangan. Sebagai contoh, masalah minyak goreng yang masih terjadi kelangkaan. Padahal hulu dan hilir ada di Kalteng. Jangan sampai masyarakat marah. Jangan hanya mengeluarkan hasil produksi, tapi tidak memperhatikan masyarakat. Jika ditemukan adanya penimbunan, maka harus disergap, karena itu penyimpangan,” tegasnya.

Masalah hoaks juga masih sering terjadi. Harus bisa diantisipasi. Karena yang salah bisa saja menjadi benar, sebaliknya yang benar justru jadi salah. “Ini tugas kita dalam memelihara budaya timur. Harus menjadi orang nusantara dengan budaya khas kita. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya asing,” tegasnya.

“Selain itu kasus Omicron sebenarnya juga telah menjajah masyarakat. Karena itu kita harus membentengi diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menguatkan keberagaman dan kebersamaan. Silaturahmi dari yang tidak dikenal menjadi kenal. Sahabat menjadi saudara,” ujarnya.

Dirinya juga telah menginisiasi apresiasi pertemuan masyarakat adat di DPR RI dengan adanya RDP beberapa waktu lalu. Sehingga memperlihatkan bahwa orang Kalteng sangat peduli. Motivasi menjadi modal untuk memberikan kritik kepada pemerintah walaupun ruang gerak terbatas karena Omicron.

“Semoga dapat menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat Kalteng, terutama yang tidak mampu. Karena hidup kita perlu orang lain. Melalui silaturahmi, barulah ada kebersamaan untuk membangun suatu daerah,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, perizinan perusahaan besar swasta yang berinvestasi di Kalteng juga perlu diperhatikan ke depan. Perusahaan yang tidak menjalankan plasma dan tidak memperhatikan CSR, mesti dievaluasi. Dengan demikian diharapkan keberadaan perusahaan swasta dapat berpengaruh dan bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

“Pemerintah harus hadir untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan SDM agar masyarakat cerdas melalui program-program yang ada. Jangan sampai masyarakat disalahkan dan hidup mereka makin sulit,” tutupnya. (*/ce/ala/ko)

Exit mobile version