PALANGKA RAYA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah berjalan sepekan di Kota Palangka Raya, dimulai sejak tanggal 13 Januari lalu. Program ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Termasuk pakar ekonomi, Dr Fitria Husnatarina.
Dr Fitria menilai program ini sangat positif dengan tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi usia sekolah melalui penyediaan makanan bergizi.
Namun, perlu ada evaluasi mendalam untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.
“Program MBG adalah inisiatif yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, penting untuk terus mengevaluasi implementasinya, baik dari segi teknis maupun regulasi,” kata Dr Fitria kepada Kalteng Pos, Minggu (19/1/2025).
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki infrastruktur kebijakan, serta memperkuat mekanisme pelaksanaan.
Termasuk pengawasan yang ketat dan pengukuran parameter dampak program terhadap kualitas pendidikan dan gizi penerima manfaat.
Oleh sebab itu, Fitria menekankan pentingnya kebijakan yang terstruktur dan terukur dalam implementasi program ini. Ia menyebut aspek pendukung seperti bahan pangan, pendistribusian, kualifikasi gizi, inspeksi, dan produksi harus diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) yang rinci.
“Kasus bahan makanan yang tidak segar bisa terjadi karena mungkin ada SOP yang diabaikan. Oleh karena itu, landasan hukum dan kebijakan yang kuat harus menjadi prioritas agar proses mulai dari produksi hingga distribusi berjalan sesuai standar,” jelasnya.
Di sisi lain, program MBG ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Tingginya kebutuhan bahan pangan seperti telur, sayur, ikan, daging, dan susu mendorong peningkatan aktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Program ini menciptakan peluang besar bagi petani dan peternak untuk meningkatkan produksi mereka. Selain itu, sektor lain seperti transportasi dan tenaga kerja juga ikut terdampak positif, menciptakan efek berantai yang menggairahkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Fitria mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan inflasi akibat meningkatnya permintaan bahan pangan.
Solusinya adalah dengan memperkuat infrastruktur pangan lokal, seperti mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan komunitas masyarakat.
“Jika potensi daerah dimaksimalkan, ketersediaan bahan baku akan terjamin, dan inflasi dapat dikendalikan. Pemerintah perlu memastikan kualitas dan kuantitas produk pertanian, peternakan, dan perikanan terus meningkat,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, evaluasi berkala harus menjadi bagian integral dari program MBG.
Dengan landasan hukum yang kuat dan petunjuk teknis yang detail, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata.
“Program ini tidak hanya memberikan asupan gizi kepada anak-anak sekolah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM generasi emas. Kita harus memastikan bahwa tujuan ini tercapai dengan meminimalkan human error dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan,” katanya.
Program MBG di Kota Palangka Raya dinilai sebagai langkah strategis yang berdampak positif terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, sejumlah hal seperti kebijakan, SOP, dan evaluasi pelaksanaan perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
“Program MBG ini layak untuk dilanjutkan, mengingat potensi manfaat besar yang dihadirkannya bagi masyarakat. Kuncinya ada pada penguatan kebijakan, pengawasan, dan keterukuran dampak. Dengan begitu, program ini dapat benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi generasi muda bangsa,” ujarnya.(ovi/ham/mut/ce/ala)
