PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus menggodok rencana mewujudkan provinsi setempat sebagai wilayah sumber pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari di Bumi Tambun Bungai menunjukkan keseriusan kepala negara untuk menjadikan provinsi terluas di Indonesia ini sebagai lumbung pangan ibu kota Indonesia.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Kalteng berencana memaksimalkan wilayah timur Kalteng sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN untuk pengembangan sektor pertanian, sehingga distribusi pangan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam provinsi, tetapi juga ibu kota. Upaya ini bukan tanpa kendala, sebab Kalteng mengalami kurangnya jumlah petani.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengungkapkan, untuk keberlanjutan pembangunan ke depan, siapapun yang kemudian akan menjabat menjadi Gubernur dan Wagub Kalteng, pihaknya sejak saat ini tengah menyiapkan cetak biru pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang untuk mewujudkan Kalteng sebagai daerah penyangga pangan IKN.
“Cetak biru pembangunan jangka panjang Kalteng, salah satunya kan untuk menitikberatkan pembangunan pertanian pada Zona Timur Kalteng yang berbatasan langsung dengan IKN,” beber Edy kepada wartawan, Kamis (27/6).
Dijelaskan Edy, Kalteng sendiri terbagi menjadi tiga zona wilayah sesuai dengan potensi ekonominya. Yakni zona barat, tengah, dan timur. Zona timur sebagai zona yang berbatasan langsung dengan IKN terdapat empat kabupaten, yakni Barito Utara, Barito Selatan, Murung Raya, dan Barito Timur.
“Dua di antaranya, yakni Barito Selatan dan Barito Timur itu, untuk pengembangan wilayah pertanian, sehingga diharapkan kalau ini berjalan dengan baik, beberapa tahun ke depan paling tidak Kalteng menjadi wilayah penyangga pangan IKN,” tandasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung mengatakan, penyusunan terpadu terhadap rencana menjadikan Kalteng sebagai wilayah penyangga pangan IKN terus digodok.
Dirinya juga mengungkapkan kendala berupa kurangnya SDM petani selaku penggarap lahan di Kalteng. Hingga, jika tidak ada jalan lain, jalan akhir atau kebijakan yang akan diambil adalah mendatangkan petani dari luar melalui program transmigrasi.Leonard menjelaskan, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, pihaknya mempertimbangkan pembangunan IKN dan implikasinya bagi Kalteng. Tentunya dengan peran IKN, Kalteng menjadi strategis karena berbatasan langsung, sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Jokowi.
“Satu yang ditekankan adalah masalah ketahanan pangan. Pak Presiden telah meminta kepada Kalteng agar beras yang bersumber dari produksi Kalteng diharapkan akan mampu menyuplai IKN,” ujar pria yang akrab disapa Leo ini kepada wartawan, Kamis (27/6).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, ujar Leo, adalah turunan dari Rencana Pembangunan Janfka Panjang Daerah (RPJPD), dan RPJPD tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Di mana pada rencana terpadu itu Kalteng, terbagi dalam tiga klaster wilayah berdasarkan potensi ekonominya, di antaranya wilayah barat, tengah, dan timur.
“Turunan itu ke RPJMD sehingga lima tahunan ini merupakan menjadi acuan Kepala Daerah untuk menentukan visi dan misinya, menjadi hal yang strategis. Hal tersebut bisa dilihat dari potensi-potensi yang ada di Kalteng dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian luas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Leo mengatakan, pemerintah pusat sudah menggelontorkan sejumlah proyek bagi kemajuan pertanian di Kalteng. Teranyar adalah kebijakan berupa optimalisasi lahan (oplah) rawa dan pompanisasi. Hal ini sedang ditangani oleh dinas terkait yang menangani pertanian. Namun demikian, meski lahan pertanian secara umum diperluas, ada kekhawatiran berupa kurangnya jumlah penggarap lahan alias petani.
“Yang perlu didorong ke depan adalah petani itu sendiri. Di Kalteng kekurangan petani. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalteng dengan luasan areal pertanian itu memerlukan SDM yang tidak sedikit, ini masih menjadi PR bersama,” jelas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng ini.
Maka dari itu, Leo menjelaskan, walaupun peralatan pertanian Kalteng bisa terbilang cukup, pompanisasi sudah ada, lahan pun bagus dan dalam skala luas, namun jika tidak ada SDM yanf menggarapnya, maka akan sulit.
“Kita harapkan ini menjadi perhatian khusus, tentunya melalui kolaborasi dengan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” ucapnya.
Jika jumlah petani sudah memadai, ucap Leo, melakukan penggarapan, pemupukan, memanfaatkan teknologi, memasarkan, dan kelayakan harga, baru dapat dibahas sebagai tindak lanjut.“Harga menjadi hal yang penting, karena dengan petani bisa menggarap pertanian tiga hingga empat kali dalam setahun, tentunya dengan teknologi. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pendapatan petani meningkat, akhirnya pertumbuhan ekonomi juga turut meningkat,” pungkasnya.
Pemprov Kalteng sendiri tidak tiggal diam dengan kurangnya jumlah petani. Sebagai upaya meningkatkan jumlah petani di Kalteng, Pemprov telah melakukan kolaborasi dengan daerah yang pertaniannya sudah baik, seperti Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun, pihaknya tetap berusaha memanfaatkan potensi-potensi SDM yang ada di Kalteng, seperti petanipetani milenial, lulusan SMK bidang pertanian, dan S1 Pertanian agar bisa berkontribusi maupun turun menjadi petani yang handal. Sebab, selain jumlahnya yang sedikit, usia petani yang ada sekarang sudah uzur dengan rata-rata usia 40 tahun ke atas,
sehingga produktivitasnya menurun. “Ataupun mungkin jalan akhirnya dengan transmigrasi. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang arahnya ke sana. Kalau tidak seperti itu siapa lagi yang menggarap? Tentunya kami manfaatkan dulu potensi yang ada di Kalteng,” pungkasnya. (dan/ala)