PALANGKA RAYA-Selama memimpin Kalimantan Tengah (Kalteng), Gubernur H Sugianto Sabran terus membuat inovasi dan terobosan dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tak hanya itu, gubernur juga memperhatikan program peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian dalam artian luas, termasuk dalam penyediaan rumah layak huni (RLH) di Bumi Tambun Bungai ini.
Meski pandemi Covid-19 ini berdampak pada keterbatasan anggaran pemerintah provinsi (pemprov), tapi tidak menyurutkan semangat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kalteng ini. Di bawah kepemimpinan Sugianto, langkah-langkah strategis serta koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan dalam upaya mendapat dukungan dari sisi anggaran. Tentu semua itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, yang salah satunya melalui penyediaan rumah layak huni.
“Tujuannya untuk memastikan masyarakat Kalteng dapat menikmati kehidupan yang layak,” kata Sugianto, Jumat (1/10).
Diutarakan gubernur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, survei sosial ekonomi nasional (Susenas), persentase RLH di Kalteng cenderung meningkat sejak 2017 sampai dengan 2021. Pada 2017 meningkat 42,17 persen, 2018 meningkat 43,79 persen, 2019 meningkat 47,90 persen, dan meningkat 51,97 persen pada 2020.
“Angkanya diprediksi akan terus meningkat untuk tahun 2021 walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Pemprov Kalteng tetap membangun 750 unit rumah dengan anggaran Rp15 miliar,” ungkapnya.
Program bantuan ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah 750 unit rumah ini tersebar di sepuluh kabupaten dan satu kota. Pada berbagai kesempatan gubernur terus mengingatkan bahwa program bedah rumah harus tepat sasaran dan tepat manfaat.
“Perbaikan rumah menjadi rumah layak huni yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini tersebar di kabupaten/kota se-Kalteng,” tuturnya.
Selain itu, perhatian gubernur juga diberikan untuk para veteran perang dan janda pejuang yang belum memiliki tempat tinggal yang layak huni. “Para veteran adalah pejuang yang telah mengorbankan harta bahkan nyawa, inilah kewajiban kita sebagai penerus memberikan apresiasi kepada mereka dengan menyediakan tempat tinggal yang layak,” tegas dia.
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng, pemprov telah melaksankan kegiatan bedah rumah berupa rehabilitasi rumah bagi veteran dan janda pejuang, dengan total hibah sebanyak 70 unit rumah. Rinciannya, penerima hibah bagi veteran sebanyak 56 orang dan janda pejuang sebanyak 14 orang, dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar lebih.
Persentase RLH dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, baik dengan upaya mandiri pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD dan DAK, juga dengan upaya koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng dengan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya ini juga didukung oleh pihak pengembang melalui DPD REI Kalteng yang telah membangun 7.596 unit rumah. (abw/ce/ala)