PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov). Pertemuan tersebut dilakukan di ruang terbuka halaman Istana Isen Mulang, Selasa sore (24/8). Saat itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini didampingi Wakil Gubernur H Edy Pratowo dan Pj Sekda H Nuryakin.
Maksud dan tujuan gubernur mengumpulkan seluruh pejabat yang membantunya di kabinet Kalteng BERKAH dalam rangka meningkatkan koordinasi. Menurut gubernur, pertemuan dikemas dalam suasana santai. Sebagian besar pejabat yang hadir mengenakan kaus olahraga.
“Pengumpulan seperti ini adalah bentuk sinergisitas dan komunikasi lintas instansi, supaya membuat suatu perencanaan yang matang untuk hasil yang maksimal, karena hasillah yang saya inginkan, sehingga (program dan kegiatan) harus terencana,” ucap Gubernur H Sugianto Sabran membuka diskusi.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur meminta agar pemerintah pusat segera membuka industri perkayuan di Kalteng. Untuk hal ini, gubernur menginginkan adanya koordinasi antara Dinas Kehutanan (Dishut) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalteng, supaya keinginan itu bisa sampai ke pemerintah pusat melalui surat maupun publikasi di media massa.
“Jadi kami ingin tidak ada lagi kayu log yang keluar dari Kalteng, industrinya harus dibangun di Kalteng, paling lambat tiga tahun dari sekarang (sudah terbangun),” tegas gubernur sembari mewanti-wanti pejabat Dishut dan Diskominfo memperhatikan hal itu.
Dikatakan gubernur, alasan dibangunnya industri kayu di Kalteng karena berkaitan dengan pajak dan tenaga kerja. Menurut gubernur yang menjabat dua periode ini, sebelum ia lahir ada banyak tenaga kerja dari Korea, Malaysia, Singapura, dan negara lain yang merambah hutan di Bumi Tambun Bungai.
“Tapi sampai sekarang industrinya tidak ada, orang lain yang menikmati, tapi pemuda-pemudi Kalteng menganggur, ini jadi beban moral, jangan sampai terjadi lagi ke depan,” tegas gubernur kelahiran 5 Juli 1973 ini.
Oleh sebab itu, gubernur mendesak pemerintah pusat agar membangun industri perkayuan di Kalteng. Sehingga tak hanya kayu log yang keluar dari Kalteng, tapi juga dalam bentuk jadi. “Kalteng bisa saja moratorium (menghentikan sementara) agar kayu log tidak keluar, kita bisa lakukan itu, karena kita punya wewenang,” tegasnya.
Diakui gubrnur bahwa sebelumnya sudah disampaikan usulan terkait pembangunan industri perkayuan di Kalteng, tapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, sekda bersama unsur terkait diminta menyiapkan payung hukum yang dibutuhkan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik.
“Karena saya memiliki beban moral untuk masyarakat Kalteng, ada banyak orang asing yang sudah lama masuk Kalteng dan memanfaatkan kayu kita, tapi industrinya tidak ada di sini,” ungkapnya.
Mirisnya, ucap gubernur, lingkungan jadi rusak dan pendidikan jadi tidak terurus di desa-desa. Karena itu semua elemen diajak bahu-membahu membangun Kalteng yang lebih bermartabat.
Gubernur juga menegaskan kepada semua unsur PD untuk berkoordinasi dan melaksanakan sesuai kewenangan yang ada. Jangan membiarkan kayu log terus keluar dari Kalteng, sedangkan uang yang masuk ke Kalteng hanya sedikit alias lebih banyak dimanfaatkan untuk daerah lain.
“Kami minta agar pabrik kayu dibangun di Kalteng. Termasuk HTI yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, agar industrinya jangan dibangun di Kalteng,” pintanya.
Ditambahkan gubernur, sejauh ini kayu Kalteng sudah banyak yang dikirim keluar daerah. Apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik, seharunya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pabrik molding, plywood, dan lainnya.
Gubernur meminta agar semua kegiatan yang dilaksanakan disampaikan melalui media. Karena merupakan kepentingan masyarakat Kalteng, maka harus diketahui secara luas. Selain itu, gubernur juga meminta semua kepala PD meningkatkan kreativitas dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, agar program yang dijalankan dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. (nue/ce/ala)