PALANGKA RAYA-Berdasarkan Instruksi Mendagri (Imendagri) yang dikeluarkan Minggu (25/7), seluruh kabupaten/kota di Kalteng diwajibkan menjalani Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 hingga 2 Agustus mendatang. Padahal, sebelumnya hanya ada tiga daerah saja yang ditetapkan melaksanakan PPKM level 3 ini.
Menindaklanjuti terbitnya Imendagri tersebut, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengadakan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat se-Kalteng dalam rangka peran serta penanganan Covid-19 di Provinsi Kalteng. Rapat itu digelar secara virtual di Aula Jayang Tingang, Senin (26/7).
“PPKM level tiga di Kalteng diperpanjang hingga 2 Agustus, saat ini seluruh kabupaten/kota sudah ditetapkan PPKM level tiga,” kata Sugianto Sabran.
Diungkapkannya, dalam Imendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, telah disertakan target testing tiap-tiap kabupaten/kota. (lihat tabel)
“Dalam Imendagri itu sudah jelas target testing, kami tiap hari memantau pelaksanaan testing itu, akan ada laporan setiap kabupaten/kota ke kami,” ungkap Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng Erlin Hardi saat diwawancarai di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, kemarin (26/7).
Ia menyebut, dalam pelaksanaan di lapangan, terkadang ada daerah yang testingnya tidak memenuhi target. Memang tak ada sanksi bagi daerah yang tidak mencapai target testing ini.
“Daerah yang tidak mencapai target, mereka sebut kendalanya karena kekurangan antigen, tapi untuk tracing di Kalteng ini sudah bagus,” sebut dia.
Ada beberapa hal yang jadi perhatian dalam rangka implementasi PPKM level 3 ini. Gubernur meminta kepada bupati/wali kota serta unsur forkopimda melaksanakan secara konsisten instruksi mendagri dan instruksi gubernur. Juga harus memastikan pencapaian testing harian di wilayah masing-masing terpenuhi sesuai standar pemerintah. Pihak provinsi akan melakukan evaluasi harian terhadap pencapaian testing di kabupaten/kota.
Hal yang juga harus diperhatikan yakni memastikan tracing kepada seluruh kontak erat dilaksanakan. Seluruh kontak harus menjalani karantina sampai memperoleh hasil pemeriksaan.
Gubernur juga meinstruksikan kepada bupati dan wali kota agar ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit tidak melebihi angka 60% bahkan tidak melebihi 50% dalam sehari.
“Pastikan seluruh kebutuhan di rumah sakit tersedia untuk jangka waktu panjang, terutama obat-obatan, ketersediaan oksigen, dan kebutuhan lainnya. Dukungan kepada kondisi fisik dan mental para tenaga kesehatan juga sangat diperlukan,” tegas gubernur.
Pemprov, tutur gubernur, mendukung penuh dan memfasilitasi organisasi keagamaan, organisasi adat, dan organisasi masyarakat yang selama ini sudah melakukan upaya penanganan Covid-19 sehingga lebih dioptimalkan lagi. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lainnya diminta terus melakukan sosialisasi dan penyadartahuan penerapan prokes 5M, mendukung upaya penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta menyukseskan program vaksinasi.
Upaya penanganan ini melibatkan elemen pemerintahan hingga tingkat bawah yakni RT/RW. Gubernur menyebut, dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan, titik kelemahan berada di pasar, pergerakan orang, pantauan penerapan PPKM di kabupaten/kota, dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan.
“Tukang parkir, warga yang suka nongkrong, biasanya masih jarang mengenakan masker. Untuk atasi ini, akan dilakukan patroli. Bahkan akan ada penindakan khusus pidana dan denda, karena aturan harus dilaksanakan untuk menyelamatkan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu gubernur juga meminta kepada bupati dan wali kota untuk mengantisipasi kekurangan stok obat-obatan dan oksigen. “Sebab beberapa kasus kematian di kabupaten/kota juga dikarenakan keterlambatan oksigen, jadi perlu ada langkah pencegahan ke depan,” ucapnya.
Gubernur juga mendukung kinerja Presiden Joko Widodo yang terus melakukan upaya penanganan Covid-19. Dirinya siap mendukung penuh semua upaya yang dilakukan presiden. Semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko terpapar Covid-19, agar tidak makin banyak yang terpapar Covid-19, bahkan sampai mengalami kematian.
“Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan, kerja sama, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kalteng, secara khusus tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Tujuan dan harapan kita semua tentunya sama, yaitu mempercepat pemutusan penyebaran Covid-19 agar masyarakat tetap sehat dan perekonomian segera pulih kembali,” pungkasnya. (nue/abw/ce/ala)