PALANGKA RAYA-Tidak terasa tinggal beberapa jam lagi tahun 2021 akan berlalu, tahun 2022 segera tiba. 2021 tidak hanya diingat sebagai ganasnya wabah Covid-19, namun juga menjadi tonggak mulai pulihnya perekonomian bangsa. Kalteng termasuk daerah yang merasakan keganasan Covid-19 sejak Mei hingga Agustus. Namun berkat kebersamaan, kepedulian dan kerja keras semua pihak serta kepatuhan masyarakat, akhirnya pandemi bisa melandai.
Pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersama stakeholder terkait bekerja sama mepercepat vaksinasi di Kalteng. Alhasil, Desember ini target 70 persen sudah tercapai dan sasaran yang divaksin semakin luas. Hasilnya bisa terlihat dengan mlandainya kasus Covid-19 karena rata-rata masyarakat sudah tervaksin. Kondisi ini memicu pemulihan ekonomi.
Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menargetkan pandemi Covid-19 dapat diakhiri pada tahun 2022, karena pengalaman selama 2 tahun menghadapi pandemi memberikan pelajaran strategi serta kemampuan untuk mengakhiri pandemi.
Tim Satgas mengungkapkan salah satu cara utama mengakhiri pandemi adalah dengan memastikan vaksinasi diterima merata oleh seluruh negara di dunia, dengan target 70% populasi dunia telah menerima vaksin Covid-19 pada pertengahan 2022.
“Target vaksinasi ini membawa tantangan tersendiri karena di tahun ini nasionalisme vaksin atau kondisi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri masih ada dan menyebabkan distribusi vaksin tidak berkeadilan,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, kemarin (30/12).
Indonesia pun berharap tantangan ini dapat diatasi dengan cepat dan tanggap, khususnya oleh negara-negara maju yang memiliki akses serta sumber daya vaksinasi yang jauh lebih memadai. Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia juga berharap bahwa di tahun mendatang perjuangan melawan Covid-19 dapat semakin disikapi sebagai perjuangan global.
“Hendaknya seluruh bagian dari masyarakat global dapat bekerja sama dengan menjunjung rasa kemanusiaan agar perjuangan global melawan Covid-19 ini dapat kita menangkan di tahun 2022,” harap.
Semakin gencarnya vaksinasi dilakukan, memicu kebangkitan pada sektor perekonomian yang muaranya berakhir pada kesejahteraan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng Eko Marsoro mengungkapkan, berdasarkan data capaian perekonomian di Kalteng pada triwulan III tahun ini tumbuh positif.
“Kami sudah melakukan perhitungan hingga triwulan III, karena triwulan IV masih dalam perhitungan. Hingga triwulan III tumbuh positif, kami berharap triwulan IV bisa lebih baik daripada triwulan sebelumnya, sehingga pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi,” kata Kalteng Pos saat diwawancarai, Kamis (30/12).
Berdasarkan data itu, jika dilihat dengan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada triwulan yang sama juga tumbuh positif. Untuk tahun depan, pertumbuhan perekonomian masih melihat perkembangan kasus Covid-19, apalagi saat ini menghadapi varian omicron seperti negara-negara lain yang sudah terdampak omicron yang mengganggu perekonomian.
Meskipun di Indonesia tidak separah mereka, namun bagaimanapun juga ekspor dari Indonesisa juga bisa terganggu. “Mudah-mudahan negara penerima barang dari Kalteng tidak terganggu perekonomiannya akibat Omicron,” ucapnya.
Harapannya, omicron di Indonesia tidak separah seperti negara di luar. Apabila kondisinya bisa terkendali, maka perekonomian di Kalteng akan aman, tetapi kalau tidak maka pertumbuhan ekonomi tidak akan tinggi. “Mungkin bisa tumbuh positif tetapi tidak akan bisa seperti sebelum pandemi,” ujarnya.
Pihaknya menyebut, terhadap sektor yang ada di Kalteng ini, sektor pertanian masih stabil, pertambangan relatif stabil, walaupun banyak negara yang mengeluarkan statemen mengurangi industri batu bara. Ini juga menjadi ancaman untuk Indonesia termasuk Kalteng.
“Mudah-mudahan permintaan batu bara dari Kalteng relatif tidak terlalu turun drastis, apalagi China juga akan mengurangi pabrik-pabrik menggunakan batu bara, padahal China tujuan ekspor batu bara Kalteng,” tegasnya.
Tentu, hal ini harus diantisipasi oleh Kalteng dengan menggerakkan sektor lain sebagai subitusi pengganti nilai tambah yang hilang dari sektor pertambangan. Untuk perkebunan di Kalteng relatif bagus, meski CPO ada tantangan di Eropa, namun itu bukan tujuan ekspor Kalteng.
“Yang aman itu sektor opertanian, industri, listrik, air minum perdagangan dan juga konstruksi,” tegasnya.
Di Kalteng, lanjut dia, memiliki potensi pertanian termasuk perkebunan yang harus ditangani dengan baik, teramsuk industri pasa hasil panen yang harusnya digenjot. Jangan sampai terjadi petani saat selesai panen kemudian yang menampung penggilingan dari luar Kalteng seperti Kalsel.
“Peluang usaha di Kalteng masih sangat terbuka, jika semua output bisa diambil dari Kalteng maka perdagangan di Kalteng hidup,” ucapnya.
Ditambahkannya, melihat perjalanan perekonomian di 2021, yang perlu menjadi perbaikan pada 2022 seperti tata kelola pertanian, terutama tanaman pangan, kemudian food estate harus betul-betul optimal. Kemudian konstruksi dari APBD dan APBN juga perlu ditingkatkan terlebih banyak konstruksi rusak akibat bencana banjir. “Masih banyak yang harus ditangani, tetapi memang perlu anggaran,” singkatnya.
Pihaknya juga menyebut, perlu menarik insvestor dari luar untuk bangun pabrik di Kalteng, karena untuk membangun pabrik ini tidak bisa mengandalkan perusahaan daerah terutama sektor industri. Apabila kaitannya dengan ibu kota negara (IKN).
“Kita ini sebetulnya wilayah yang akan menjadi penyangga, dalam rangka ke arah sana bisa dimulai fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa menampung investor untuk bersiap menjadi provinsi penyangga ibu kota negara dan itu dimulai dari sekarang, kalau mendadak tidak mungkin, itu perlu kerja keras provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR) Fitria Husnatarina mengharapkan agar, pemerintah konsisten menerapkan pola kebijakan berfokus pada prioritas pengembangan kapasitas digitalisasi, meng update dan meng upgrade secara kontinu kebijakan-kebijakan pro UMKM dan memperkuat kebijakan-kebijakan pada sektor perkebunan, pertambangan serta sektor komoditas utama lainnya di Kalteng.
“Pola kebijakan ekonomi yang harus terus secara konsisten diterapkan adalah pola kebijakan, tentunya jika pemerintah mau mengupayakan dukungan dari input berlanjut kepada proses dan menuju kepada output dan nanti berujung kepada outcome,” ujar Fitria dalam keterangan tertulisnya kepada Kalteng Pos, kemarin.
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR ini sektor usaha yang perlu dukungan penuh dari pemerintah antara lain sektor usaha yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam jumlah besar seperti UMKM. “Walaupun ini termasuk sektor informal, tetapi peran pemerintah menjadi pemacu sekaligus pemicu gerakan-gerakan strategis bagi UMKM dan kewirausahaan,” terangnya.
Sektor usaha lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kalteng usaha lainnya adalah sektor-sektor usaha yang dalam siklus perekonomian menimbulkan dampak minimal terhadap kerusakan lingkungan, misalnya eco-tourism, dan sektor lainnya yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sedangkan bentuk dukungan riil yang bisa diberikan pemerintah kepada sektor usaha tersebut antara lain terkait kebijakan bantuan pendanaan bagi UMKM dan start-up bisnis. Kemudian dukungan pemasaran berupa kebijakan membeli, memakai, mengkonsumsi serta mempromosikan produk-produk yang dikembangkan UMKM dengan intervensi penuh.
“Yakin bahwa dengan intervensi pemerintah akan terbuka luas peluang UMKM Kalteng mejangkau pasar global,” ujarnya.
Kebijakan riil lainnya yang diharapkan mampu dilakukan pemerintah daerah adalah membangun infrastruktur industrialisasi bagi produk-produk komoditas bahan mentah yang harga pasar globalnya cukup fluktuatif.
“Dengan industrialisasi maka kita sudah mampu meningkatkan daya jual produk dan menjangkau pasar yang lebih luas tentunya dengan harga yang kompetitif,” ucapnya.
Ketika ditanya kan kelemahan perekonomian Kalteng saat ini Fitria menyebutkan bahwa Kalteng masih berfokus dan tergantung pada primadona ekspor bahan baku/ bahan mentah. Ketergantungan terhadap nilai ekspor barang mentah ini lah yang menyebabkan daya kompetitif dari ekspor bahan mentah dari Kalteng itu sendiri menjadi sangat lemah. Terlebih lagi dalam masalah eksport bahan mentah ini posisi Kalteng sendiri disebut nya hanya merupakan pihak penerima harga ( price taker) dan bukan pihak yang bisa menentukan harga (price maker).
Apalagi sebagai mana umum kelemahan dari bahan mentah atau bahan baku yakni mempunya durasi usang karena bahan bahan tersebut harus segera dipakai, atau dikonsumsi, atau diproses agar bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Sehingga jika terjadi kendala dalam jalur distribusi dari bahan mentah tersebut , maka akan ada kerugian besar yang harus dialami perusahaan/pelaku bisnis.
Menurut Fitria, proyeksi kedepan yang harus menjadi perhatian pemerintah kalteng adalah bagaimana kuantitas maupun kualitas dari dukungan riil pemerintah ini harus terukur dan diinterpretasikan dalam perencanaan yang mampu memprediksi variabel makro maupun mikro tidak hanya dalam lingkup Indonesia, tetapi juga aktivitas pasar global kedepan.
Fitria menyarankan pemprov mampu mandiri dalam semua kapasitas demand dan supply barang. “Mengutip kata “swasembada” nyatanya tidak bisa dihindari bahwa keberlangsungan perekonomian kalimantan tengah ditentukan dari seberapa mampu kita berinovasi, bukan (dengan) melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan- kebiasaan masa lalu, tapi berlomba-lomba menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, pasar baru, konsumen baru dan sektor perekonomian yang baru,” katanya.
“Saya percaya bahwa tidak ada daerah yang miskin atau tidak maju, yang ada adalah daerah yang kurang mampu membaca pergerakan perubahan dan menuangkannya kedalam perencanaan yang inovatif,” ujarnya.
Dua Kabupaten Zona Hijau
Tim Satgas Covid-19 Kalteng meriliskan bahwa saat ini Kalteng memiliki dua kabupaten yang sudah berzona hijau. Setelah sebelumnya Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dinyatakan zona hijau, kini bertambah Kabupaten Murung Raya (Mura) dinyatakan zona hijau.
“Ada satu kabupaten yang bertambah berada di zona hijau, artinya tidak ada kasus Covid-19 yaitu Kabupaten Barsel dan Mura,” kata Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Kalteng Falery Tuwan, Kamis (30/12).
Diungkapkannya, untuk kabupaten/kota yang masih berada di zona kuning dengan risiko rendah yakni Barito Utara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, Barito Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas dan Sukamara.
“Kami terus mengingatkan kepada tim Satgas Penanganan Covid-19 di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 serta percepatan vaksinasi,” ucapnya, kemarin.
Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kalteng Rini Fortina mengatakan, terkait dengan jumlah target yang ditetapkan, Kabupaten Kapuas merupakan daerah yang memiliki target paling tinggi. Kemudian yang perlu dilihat yakni percepatan daerah melakukan vaksinasi.
“Dari sisi petugas yang diterjunkan juga perlu dilihat, jika dibandingkan dengan daerah lain juga harus dilihat apakah juga memiliki kecukupan sumber daya yang sama,” ucapnya.
Selain itu, juga melihat kondisi daerah, apakah mudah dijangkau atau tidak dan juga budaya masyarakat terhadap penerimaan vaksin. Untuk itu, langkah yang bisa dilakukan oleh daerah juga tergantung kepala daerah.
“Peran kepala daerah sangat besar, kepala daerah yang lebih tahu sikap masyarakatnya dan perlu dorongan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, terhadap kabupaten yang masih belum maksimal dalam pendataan sasaran hingga alokasi vaksin, pihaknya berharap agar kabupaten/kota mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, sehingga menghindari terjadinya kedaluarsa vaksin.
“Meskipun penetapan target bersifat top down dari pusat, seyogyanya setelah sampai di kabupaten target yang ada kemudian dibagi sampai tingkat desa dan selanjutnya setiap desa dapat memetakan berdasarkan nama dan alamat,” pungkasnya. (abw/sja/ala)