Bupati Meresmikan Perubahan Status SPBU PT MBSM

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara H Nadalsyah meresmikan perubahan status Stasiun Penghisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Mitra Batara Sarana Mandiri (MBSM) dan peresmian Perusahaan Daerah Batara Membangun sebagai Distributor Pupuk non subsidi PT Pupuk Kaltim yang dilaksanakan dihalaman SPBU Perusda Batara Membangun di Ring Road Pendreh, Rabu (8/2).
Bupati Nadalsyah meminta kepada Pertamina agar selalu men-support SPBU yang ada di Perusda Batara Membangun sehingga bisa beroperasi 24 jam. SPBU ini memang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di luar SPBU yang ada di Barito Utara.
Diungkapkannya, pada tahun 2015, di Barito Utara, khususnya di Kota Muara Teweh masih banyak yang antre bahan bakar minyak (BBM) di setiap SPBU yang ada dalam Kota Muara Teweh. Padahal sudah ada beberapa SPBU, tetapi masih belum mampu untuk me­layani masyarakat secara berkesinambungan.
“Antre cukup panjang. Begitu datang BBM bersubsidi, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak kebagian. Yang sebenarnya masyarakat yang membutuhkan subsidi malah tidak sempat kebagian dari suplai minyak tersebut. Kami belum tahu apa masalahnya,” kata bupati.
Pasalnya, menurut Nadalsyah, pemerintah sudah beberapa kali mengusulkan kepada Pertamina supaya bisa mengaktifkan SPBU-SPBU yang ada. Tetapi kelihatannnya memang pasokan BBM-nya kurang dan kebutuhan daerah memang banyak.
Sehingga, lanjut Koyem–panggilan akrab Nadalsyah, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan SPBU ini, dan cukup alot, karena beberapa tahun baru bisa keluar perizinannya.
“Alhamdulillah dengan kerja keras dari Perusahaan Daerah Batara Membangun untuk bisa mendapatkan izin tersebut dan pada hari ini SPBU Mitra Batara Sarana Mandiri bisa berdiri sampai saat ini dan bahkan sudah berubah statusnya menjadi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu dari modular ke reguler,” ungkapnya.
Disampaikannya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi. Pihaknya berharap, agar nantinya suplai bahan bakar minyak bisa lebih banyak, karena ini adalah milik pemerintah.
“Pertamina milik pemerintah, wajar dong dari pemerintah untuk pemerintah dan untuk rakyat kita Kabupaten Barito Utara. Kalau bisa SPBU ini jadi prioritas, karena milik pemerintah. Saya meminta dengan manajemen SPBU yang ada di Barito Utara ini, tidak satu persen pun menaikkan HET yang ada. Berapa pun HET yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau Pertamina itulah yang dibayar oleh masyarakat,” pungkasnya. (her/ens)