KUALA KURUN – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengharapkan kepada pemerintah daerah (pemda) sudah seharusnya tetap memperhatikan usaha rakyat, khususnya masyarakat lokal. Sehingga warga bisa mewujudkan kehidupan mereka yang sejahtera dan mandiri.
Wakil Ketua I DPRD Gumas, Nomi Aprilia, mengomentari terkait masih kurangnya perhatian pemerintah daerah kepada warga local tersebut. Sehingga tidak jarang pekerjaan warga menggantungkan hidup mereka dengan melakukan pertambangan tanpa izin (peti).
“Sampai saat ini masyarakat kita tidak jarang menggantungkan hidup mereka dengan mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas, misalnya melakukan peti. Kenapa itu mereka lakukan, untuk menutupi biaya hidup mereka sehari-hari. Maka dari itu, saran kami agar masyarakat lokal kita ini harus selalu diperhatikan dari segi pekerjaan mereka,” kata Nomi Aprilia, MInggu (2/2/2025).
Kendati begitu, politikus PDI Perjuangan ini menyarankan kepada pemerintah daerah agar memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Misalnya dalam berkebun komoditi yang memiliki masa depan yang jelas dan masih ada peluang di pasaran.
“Kalau kita melihat komoditas yang semua masyarakat bisa merawat yaitu perkebunan sawit. Maka dari itu, hendaknya pemda dapat mengarahkan masyarakat yang punya lahan kosong, agar dibudidayakan tanaman kelapa sawit untuk ketahanan hidup selain padi,” ungkapnya.
Nomi mengakui, di Kabupaten Gumas ini masih banyak lahan kosong untuk bisa bisa digunakan perkebunan.
“Di situlah sebenarnya kesempatan kita untuk berkebun menanam karet, rotan atau sawit, yang tujuannya agar lahan non produktif menjadi produktif,” ungkapnya.
Dalam perkebunan itu, kata dia, memang tidaklah mudah. Selain membutuhkan waktu paling sedikit empat tahun dan juga memerlukan biaya yang cukup. Bahkan dalam pembiayaaan dari budi daya tanaman sawit, dia mencontohkan, mulai dari pembelian pokok bibit hingga pemeliharaan.
Dia menyarankan, agar pemerintah daerah memberikan fasilitas bantuan seperti bibit dan sebagainya kepada kelompok tani yang bergerak di bidang budi daya kelapa sawit tersebut.
“Kami yakin kalau saja setiap kepala keluarga, paling sedikit mereka ada memiliki luas lahan sekitar dua hektare saja lahan sawit, artinya ekonomi masyarakat ada jaminan mereka ke depan,” katanya. (nya)