Pemkab Menggelar Rapat Koordinasi

KUALA KURUN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), beberapa waktu lalu. Kegiatan itu merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia dari Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PK-BKKBN).
”Dari rakor tadi, disimpulkan bahwa data P3KE ini akan dibagikan dan digunakan untuk program penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Bupati Gumas Jaya Samaya Monong melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yansiterson, Selasa (7/3).
Saat ini, data P3KE sudah dibagikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk verifikasi dan validasi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dibagikan ke Dinas Sosial program penanggulangan kemiskinan, serta ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Gumas dalam rangka keterkaitan dengan penerimaan bantuan.
”Nantinya setiap tiga bulan sekali akan disampaikan laporan ke gubernur Kalteng terkait hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gunung Mas, menurut Jaya, ada sejumlah strategi atau kebijakan yang akan dilakukan. Yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan asistensi rehabilitasi berkebutuhan khusus, serta subsidi energi.
Kebijakan lainnya yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), infrastruktur skema padat karya tunai, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas UMKM serta peningkatan pendapatan petani.
”Kami juga akan melakukan upaya penurunan jumlah kantong kemiskinan dengan peningkatan konektivitas antarwilayah, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air minum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aulia mengakui, data P3KE merupakan pemutakhrian data yang dimulai RT/RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang tersimpan di file elektronik, dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta memiliki status kesejahteraan.
”Sekarang ini, kami menunggu laporan perkembangan verifikasi dan validasi hasil musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, serta hasil penyandingan data untuk pemberian BLT-DD yang dikoordinasikan oleh DPMD,” tandasnya. (okt/ens)