SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor berencana akan memperluas sebaran desa anti korupsi yang ada di wilayah tersebut. Dirinya menargetkan 17 desa yang bakal jadi desa anti korupsi, Hal itu merupakan rencana jangka pendek dirinya agar semakin banyak desa anti korupsi yang ada di Kotim. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada 17 desa tersebut pada Selasa (20/6) di aula Sei Mentaya kantor Bappelitbangda Kotim.
“Kita melakukan bimtek kepada 17 desa sebagai perluasan untuk menjadikan desa anti korupsi di Kabupaten Kotim ini,” kata Halikin, usai membuka Bimtek, Selasa (20/6).
Dirinya mengatakan, dengan adanya bimtek yang menghadirkan setiap perangkat desa yang dipilih tersebut, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa dan transparan dan anti korupsi. Sehingga desa-desa tersebut juga bisa turut serta menjadi barometer dan percontohan bagi desa lain. Baik di daerah maupun di luar daerah Kabupaten Kotim.
“Saya berharap dengan adanya acara ini dapat mewujudkan tata kelola desa yang bersih, transparan, akuntabel dan anti korupsi,” ujar Halikin
Dia juga mengatakan akan berupaya perluasan desa anti korupsi ini merupakan bukti dari komitmen Pemkab Kotim dalam mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dalam mewujudkan desa anti korupsi di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengingat pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama oleh semua pihak dari berbagai elemen masyarakat dari berbagai tingkatan.
“Ini merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Kotim, untuk mendukung program desa anti korupsi di seluruh Indonesia. Karena korupsi ini harus kita berantas bersama-sama,” sampai Halikin.
Dirinya juga berharap dalam jangka panjang, seluruh desa yang di Kotim dapat turut menjadi desa anti korupsi. “Saya harap para peserta bisa menyerap ilmu dari tim KPK RI dalam acara ini. Agar terwujud desa yang bersih, berwibawa, transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,”harapnya. (sli/ans)