SAMPIT-Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan satu-satunya Kabupaten yang terbanyak pilot project Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital secara Nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat meresmikan 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) milik kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam peresmian dilaksanakan di Golden Ballroom Hotel The Sultan Jakarta, Selasa (26/09), Menpan RB menandatangani prasasti digital bersama dengan 12 Pimpinan Daerah baik walikota, bupati, dan perwakilan daerah, termasuk Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor yang turut hadir dalam acara tersebut beserta Sekertaris Daerah (Sekda) Fajrurrahman dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Kotim Diana Setiawan.
“Alhamdullillah Kabupaten Kotim merupakan salah satu dari 21 pilot project MPP Digital Nasional, hal itu disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa pada saat peresmian 12 MPP pada Selasa kemarin di jakarta,” kata Bupati Kotim, Kamis (28/9).
Menurutnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas berharap kepala daerah yang telah diresmikan MPP untuk dapat menularkan praktiknya baik penyelenggaraan MPP kepada kepala daerah lain yang belum menyelenggarakan MPP dan bagi mereka yang belum memiliki harus melakukan kaji banding terlebih dahulu, sehingga nantinya pelayanan publik yang akan dimiliki lebih terintegrasi, mudah, dan cepat.
“Kami pemerintah Kabupaten Kotim siap menularkan praktik terkait penyelanggaraan MPP dan terbuka bagi daerah lain yang ingin melakukan kaji banding dan melihat bagaimana MPP kita,” ujar Halikin.
Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang telah meresmikan MPP Habaring Hurung yang ada di Kabupaten Kotim, dan juga kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam merealisasikan pembangunan MPP tersebut.
“Dengan telah diresmikannya MPP, diharapkan pelayanan akan semakin baik, terintegrasi dan dapat menjadi salah satu solusi dari bentuk pelayanan terpadu yang bisa dijangkau oleh masyarakat,” ucap Halikin.
“Saya meminta agar seluruh aparatur yang bertugas di MPP, harus dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Karena fungsi utama dari MPP adalah agar masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai jenis pelayanan, dan hal tersebut dapat terwujud jika fasilitas yang ada juga dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni,” tutupnya.
Untuk diketahui ada sebanyak dua belas kabupaten dan kota di Indonesia resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Kedua belas MPP tersebut berada di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kota Mataram, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kota Kediri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Tebo. sehingga jumlah total MPP yang ada di Indonesia sebanyak 152 MPP. (bah/ans)