NANGA BULIK – Penjabat Bupati Lamandau, Said Salim, mendorong pemanfaatan lahan pekarangan warga di daerah itu untuk menanam sayur mayur. Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Said Salim saat rapat koordinasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat, belum lama ini.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Said Salim menyampaikan, bahwa kebijakan ini sejalan dengan instruksi Mendagri berdasarkan hasil rapat inflasi beberapa waktu lalu.
“Ada sembilan poin penting yang menjadi penekanan yang perlu dilakukan oleh TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah. salah satunya adalah pencanangan gerakan menanam,” kata Pj Bupati Said Salim, beberapa waktu lalu.
Pj bupati menjelaskan, banyak manfaat yang didapatkan masyarakat dari pelaksanaan gerakan menanam, terlebih saat terjadi inflasi di daerah seperti saat ini. “
Selain dapat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi, gerakan menanam juga sekaligus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan nilai ekonomis bagi warga,” jelasnya.
Ditambahkannya, dalam penanganan inflasi secara khusus menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, perlu dilakukan upaya konkret oleh TPID sebagaimana arahan dan penekanan dari Menteri Dalam Negeri.
“Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, kemudian memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok, dan merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan,” imbuhnya.
Selain itu, tim juga perlu menetapkan target penurunan harga komoditas yang di atas harga eceran tertinggi (HET), mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT), mengantisipasi dampak bencana yang disebabkan kondisi cuaca terhadap produksi pertanian di daerah, melaksanakan operasi pasar murah, serta berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
“Kemudian melakukan langkah yang lebih proaktif, konkret dan cepat dalam pengendalian inflasi daerah, berbasis data dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia setempat serta memperhatikan hasil indeks perkembangan harga (IPH) mingguan,” pungkasnya. (lan/ens)
