PALANGKA RAYA-Pemerintah pusat saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Namun, kebijakan tersebut dipastikan tidak berdampak pada penggajian pegawai, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga kontrak di lingkungan Pemko Palangka Raya.
Perihal itu disampaikan Pj Wali Kota Akhmad Husain saat ditemui usai menghadiri sosialisasi di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pemotongan gaji pegawai. Ia juga menyebut belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pemangkasan anggaran yang menyangkut gaji pegawai.
“Untuk sumber daya manusia kita, dari sisi penggajian, belum ada petunjuk soal pemotongan itu, jadi tidak berdampak bagi ASN, P3K, maupun pegawai kontrak. Selain itu, saya juga belum menerima juklak dan juknisnya,” kata Husain.
Lebih lanjut ia menjelaskan, efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan rapat-rapat yang dinilai kurang efisien. Kegiatan lain seperti studi banding juga menjadi salah satu yang dipangkas anggarannya.
“Yang ada adalah pemotongan untuk perjalanan dinas atau kegiatan seremonial dan rapat yang kurang efisien, sampai saat ini pemahaman kami seperti itu, di luar itu belum ada petunjuk dari pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi-efisiensi lain,” jelasnya.
Husain meyakini pemerintah pusat tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan negara, tanpa mengorbankan hak-hak pegawai.
“Saya yakin pemerintah pusat memahami tanggung jawabnya dan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai, baik di pusat maupun daerah,” tuturnya.
Dengan kepastian ini, para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat tetap bekerja dengan tenang dan tidak perlu khawatir soal pemotongan gaji akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan.
Kemudian, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Arbert Tombak menambahkan, pemko akan lebih memprioritaskan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Ke depannya acara seremonial akan dikurangi, seiring dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Langkah ini diawali dengan pengurangan anggaran perjalanan dinas, dan kami juga dituntut untuk menyesuaikan efisiensi dalam kegiatan-kegiatan seremonial,” kata Arbert, Senin (12/2/2025).
Ia menegaskan, acara seremonial yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat akan dikurangi. Arbert juga mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemko Palangka Raya untuk segera beradaptasi dengan kebijakan baru ini.
“Kami secepatnya akan mencari pola terbaik agar tidak menyerap begitu banyak anggaran. Harapannya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial dapat lebih banyak dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Efisiensi anggaran yang diterapkan di lingkup pemerintahan menuai reaksi dari beberapa kalangan. Menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, pemerintah pusat tidak memangkas anggaran secara gegabah, tetapi telah dibahas secara matang, sehingga anggaran akan lebih berfokus kepada pengeluaran yang menjadi prioritas.
“Efesiensi yang dimaksud pemerintah pusat menurut saya bagus saja, karena yang dipangkas adalah anggaran yang dianggap pemborosan,” katanya.
Hatir berharap Pemko Palangka Raya bisa benar-benar selektif dalam penggunaan anggaran. Ia menekankan, kebijakan efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden RI, yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat tetap berjalan baik.
Bahkan, menurutnya kebijakan efisiensi tidak akan berdampak kepada kinerja ASN, tetapi menjadi momen untuk meningkatkan produktivitas kinerja.
“Saya pikir efisiensi ini tidak akan memengaruhi kinerja ASN, sebaliknya memicu semangat ASN untuk menunjukkan kinerja terbaik,” ungkapnya.
Legislator Partai Demokrat ini berharap, meski ada pemangkasan anggaran di beberapa sektor, hal itu tidak mengurangi semangat dan dedikasi para ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (mut/ham/ce/ala)