PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam) dalam rangka antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (20/1).
Wagub Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus melakukan upaya-upaya pencegahan karhutla secara masif melalui deteksi dini dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Menghadapi karhutla 2023, Pemprov Kalteng telah menyediakan anggaran, menyiapkan personel dan peralatan serta pos komando,” kata wagub.
Di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng juga melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla 2023. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Kalteng Alpius Patanan mengatakan, hasil daripada rakor itu yakni perlu adanya komitmen bersama mewujudkan bebas kabut asap 2023.
“Untuk itu, BPBD kabupaten/kota perlu mengintensifkan pencegahan dan pengendalian karhutla melalui patroli dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pada daerah rawan karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla,” kata Alpius.
BPBD kabupaten/kota, lanjutnya, harus meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pengendalian karhutla. Pastikan seluruh SDM dan sarpas dalam kondisi siap, sehingga secepatnya melaksanakan respon jika ada kejadian karhutla.
“BPBPD kabupaten/kota perlu menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2023, sehingga kebutuhan anggaran untuk menghadapi karhutla tahun 2023 ini bisa tersedia secara memadai,” lanjutnya.
Selain itu, BPBD juga harus segera mengajukan pertimbangan kepada kepala daerah untuk menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Selanjutnya Pemprov Kalteng dapat menetapkan status siaga darurat bencana karhutla tingkat provinsi, sehingga penanganan karhutla bisa dilaksanakan secara maksimal dan mengajukan permohonan ke BNPB dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana operasi,” pungkasnya. (abw)