PALANGKA RAYA-Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah Ir Leonard S Ampung mengatakan, rumah layak huni (RLH) di Kalteng terus mengalami peningkatan. Hal itu berawal dari banyaknya pencapaian oleh Gubernur H Sugianto Sabran melalui sektor perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan selama memimpin sejak 2017 hingga 2020.
“Pencapaian dari bidang perumahan, indikator utama terkait layanan bidang perumahan yang menjadi acuan pemerintah daerah adalah jumlah atau persentase rumah layak huni,” kata Kepala Disperkimtan Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung kepada Kalteng Pos, Rabu (26/5).
Menurut Leonard, berdasarkan data yang ada, persentase RLH cenderung meningkat sejak 2017 sampai 2020. Yaitu 2017 mencapai 42,17 persen, tahun 2018 mencapai 43,79 persen, tahun 2019 mencapai 47,90 persen dan tahun 2020 mencapai 51,97 persen.
“Pencapaian ini tentu tak lepas dari perhatian bapak gubernur dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH),” jelasnya.
Program bedah rumah telah berhasil meningkatkan jumlah rumah layak huni 13.499 unit dan tersebar di 14 kabupaten kota di Kalteng. Sedangkan jumlah RLTH yang mendapat bantuan melalui program bedah rumah pada masing-masing kabupaten kota selama 4 tahun sebanyak 13.499 unit.
Berdasarkan arahan gubernur, Disperkimtan tidak hanya fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai mayoritas pemilik dan penghuni RLTH. Tapi juga memperluas jangkauan pelayanannya dengan melaksanakan bantuan rehab rumah bagi veteran dan janda pejuang dalam rangka penghargaan atas jasa-jasa mereka.
Skema bantuan tersebut berupa hibah biaya perbaikan rumah dengan jumlah penerima bantuan 70 rumah. Dengan rincian, dari golongan veteran 56 orang dan golongan janda pejuang 14 orang di Palangka Raya dengan anggaran Rp1,6 Miliar. Selain peran pemerintah, pengembang juga berperan dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat.
Sejak 2018 sampai November 2020, berdasarkan data DPD REI Kalteng telah dibangun rumah 7.596 unit, baik skema subsidi FLPP bagi MBR maupun perumahan bersifat komersial. Untuk capaian bidang kawasan permukiman, untuk layanan bidang permukiman, Pemprov Kalteng fokus pada penyediaan layanan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman.
PSU ini terdiri dari banyak item teknis. De ngan mempertimbangkan cakupan dan kebutuhan utama, maka konsentrasi penanganan PSU dipusatkan pada peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan permukiman. Hal ini ditujukan untuk mendukung peningkatan lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan penanganan dari kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. (nue/ens)