PALANGKA RAYA – Dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Iduladha tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah melaksanakan rapat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah Kalteng H Nuryakin mengatakan, rapat ini guna merespon perkembangan inflasi global yang terjadi di tengah pemulihan ekonomi domestik yang masih berlangsung. Selain itu, adanya isu domestik seperti meningkatnya mobilitas, timbulnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan kenaikan beberapa harga pangan, utamanya menjelang perayaan hari besar keagamaan.
“Berdasarkan rilis BPS Kalteng, inflasi pada Mei 2022 tercatat sebesar 5,74 persen (year on year) dan telah berada di atas sasaran inflasi nasional 3±1 persen,” kata Nuryakin saat membuka kegiatan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Senin (27/6).
Diungkapkannya, sumbangsih inflasi sepanjang tahun 2022, utamanya berasal dari komoditas yang diatur pemerintah seperti bahan bakar rumah tangga, bensin dan angkutan udara sebagai dampak meningkatnya harga energi dunia. TPID, lanjut dia, dan seluruh komponen yang ada di Kalteng harus melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Kalteng, khususnya bahan pokok.
“Pertama, pada rapat ini diharapkan informasi dari seluruh stakeholders terkait kondisi perkembangan harga komoditas bahan pokok di daerah dan strategi serta upaya yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing TPID,” ungkapnya.
Kedua, TPID bersama perangkat daerah (PD) dan instansi terkait agar terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerja sama dengan bulog, distributor, pedagang besar dan petani atau peternak pada masing-masing daerah.
“Khusus untuk komoditas sapi, diharapkan adanya upaya dari instansi terkait untuk dapat meredam kenaikan harga di tengah kebijakan karantina akibat adanya PMK, termasuk opsi untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain,” tegasnya.
Ketiga, TPID perangkat daerah terkait diharapkan dapat mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak. Seperti bawang merah agar sedapat mungkin dikembangkan di wilayah Kalteng sehingga mengurangi pasokan dari luar wilayah.
“Keempat, perangkat daerah dan instansi terkait di Kalteng agar dapat melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut,” bebernya.
Terakhir, pihaknya meminta agar secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik. (abw/ens/ko)