PALANGKA RAYA-Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal secara virtual.
Rakor digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025).
Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 87,2% penduduk yang lebih memilih produk halal.
“Sertifikasi halal bukan hanya urusan keagamaan, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi perekonomian nasional,”katanya.
Tito juga menyoroti perkembangan inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Inflasi year-on-year (y-o-y) pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09%, turun signifikan dari inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,76%.
Penurunan inflasi ini salah satunya dipengaruhi oleh Program Subsidi Listrik yang digulirkan Presiden pada Januari dan Februari.
Meskipun Program Subsidi Listrik telah resmi berakhir pada Maret 2025, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi golongan kurang mampu dan rentan.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah menyiapkan berbagai program alternatif yang bertujuan untuk meringankan beban biaya listrik rumah tangga, baik melalui skema bantuan sosial, insentif tarif khusus, maupun program efisiensi energi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah mengalami penurunan pada Februari 2025.
“Penurunan harga ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas pangan,” ujar Amalia.
Namun, Amalia juga mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas strategis seperti bawang putih, minyak goreng, gula pasir, dan cabai merah yang masih menjadi perhatian karena harganya mengalami kenaikan di sebagian besar kabupaten/kota.
Yuas Elko menambahklan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pengendalian inflasi dan sertifikasi halal.
Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan program ini berjalan efektif. Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pangan.
“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai target pengendalian inflasi dan memastikan produk halal tersedia bagi masyarakat,” pungkas Yuas.
Pemerintah mengajak pelaku usaha dan masyarakat mendukung pengendalian inflasi serta percepatan sertifikasi halal guna menjaga stabilitas ekonomi, daya beli, dan kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.
Dengan berbagai program yang telah dan akan dijalankan, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pangan dan produk halal, di tahun 2025. (*ren/nue)