SAMPIT-Rencana perluasan lahan sawit oleh Presiden RI, Prabowo Subianto mendapat respons positif dari berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah daerah, masyarakat adat juga mendukung rencana tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotim, Gahara, menyampaikan program dari pemerintah pusat itu mestinya sudah difikirkan dengan matang sehingga harus didukung agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kita pastinya mendukung karena itu program pusat. Yang terpenting perusahaan yang ada di wilayahnya itu bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar,” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Ia menyebutkan, aturan-aturan yang sudah diberlakukan harus sepenuhnya ditaati oleh perusahaan. Salah satunya adalah persetujuan dari masyarakat hukum adat.
“Dalam aturan Permen Kementrian Pertanian Nomor 15 tahun 2021 bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan perizinan harus ada persetujuan dari masyarakat hukum adat,” katanya.
Aturan itu diharapkan bisa mencegah konflik yang bisa terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, dengan menaati aturan yang berlaku, perusahaan bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat adat.
Selain itu, perluasan lahan sawit juga harus difikirkan secara matang agar tidak merusak lingkungan. Sebab hutan di Kotim masih perlu dilestarikan sebagai salah satu penyangga bagi kelestarian alam di Kalteng.
“Yang terpenting lagi bagaimana perluasan lahan itu tidak merusak lingkungan. Karena hutan kita masih jadi penyangga untuk Kalteng dan bagian dari paru-paru dunia,” imbuhnya.
Sejauh ini, perkebunan sawit di Kotim memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya hadirnya lapangan kerja dan perekonomian daerah, perusahaan sawit itu juga memberikan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat seperti jalan penghubung antar desa di pelosok Kotim. (mif/b/ram)