JAKARTA – Kementerian Perdagangan menyebut pentingnya sikap yang tepat dalam perdagangan kripto di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, hal tersebut untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi perlindungan investor dan konsumen kripto di Indonesia.
Menurutnya, bursa kripto menjadi sebuah keharusan untuk segera direalisasikan. Peran pemerintah harus hadir dalam sistem pasar dan pengawasan yang baik terhadap pasar kripto tersebut.
“Kata kuncinya adalah kepastian dan keamanan. Itu semua tugas pemerintah. Artinya sektor usaha apapun harus difasilitasi oleh pemerintah agar setiap pelakunya mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam bertransaksi,” kata Jerry dalam Podcast milik Anang Hermansyah dikutip Senin (10/1).
Jerry mengungkapkan, saat ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mendata para pedagang kripto yang telah melakukan aktivitas usahanya. Hingga saat ini, yang tercatat sebagai calon pedagang resmi ada sekitar 11 pelaku usaha. Bappebti juga telah menerima beberapa pendaftar baru yang ingin tercatat sebagai pedagang kripto.
Harapannya, bursa kripto kedepannya dapat menciptakan sistem perdagangan yang bisa menanungi dan mengatur pedagang-pedagang kripto. Dengan demikian, perdagangan kripto di tanah air bisa lebih terstruktur dan tersistematisasi sehingga mempermudah bagi upaya pencatatan, pengawasan dan dalam mengharmonisasi dengan sektor lain.
“Salah satunya adalah kaitannya dengan urusan pajak. Kalau sudah tercatat kan mudah penghitungan dan pemungutan pajaknya. Ini juga akan memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara sehingga akan menunjang pembangunan di sektor lain,” jelasnya.
Selain sektor pajak, lanjutnya, deng an pembukaan bursa kripto dapat menjamin keamanan negara, baik yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme atau yang berhubungan dengan keamanan moneter dan fiskal Indonesia.
Sementara dalam hal perlindungan konsumen yang juga menjadi bagian dari tugas utama Kementerian Perdagangan, harapannya kasus-kasus pelanggaran yang merugikan konsumen seperti yang sudah terjadi di luar negeri bisa dicegah dengan adanya bursa.
“Beberapa waktu lalu ada yang melarikan dana nasabah hingga triliunan di luar negeri. Ada lagi token-token yang belum terverifikasi dan sebagainya. Ini jelas akan merugikan konsumen dan masyarakat yang bertransaksi kripto. Kami berharap hal itu bisa dicegah dan diminimalkan terjadi di Indonesia,” imbuhnya.
Jerry menyebut, pembukaan bursa akan menjadi terobosan yang menguntungkan semua pihak. Dengan konsep ini Indonesia juga akan menjadi negara pertama di dunia yang memberikan fasilitasi bagi pengembangan kripto melalui bursa.
Hal tersebut, kata Jerry, dapat menunjukkan bahwa Indonesia membuka diri dengan fenomena industri ἀnansial dan komoditi baru tanpa mengesampingkan prinsip kehatihatian dalam pengelolaannya. Ini berbeda dengan sikap negara-negara lain yang terbelah dalam dua kubu yang mana kubu pertama yang menolak kripto bahkan memberikan memberikan label illegal, sementara yang lainnya justru kurang melakukan usaha bagi pengaturan dan perlindungan.
“Indonesia ada di tengah-tengah. Kami sadar bahwa kripto adalah masa depan dan terobosan yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi telah menciptakan banyak hal-hal baru dan kita tidak seharusnya menolaknya, tetapi mengakomodasinya dengan tetap mempertimbangkan keamanan bagi negara dan masyarakat,” pungkasnya. (jpg/ko)