PALANGKA RAYA-Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng merilis realiasasi keuangan di Kalteng. Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo menyampaikan bahwa realisasi APBN 2023 secara nasional menunjukkan bahwa terdapat konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan UU Nomor 2/2020 yang mewajibkan defisit APBN di bawah 3% dari PDB pada 2023.
Sampai dengan akhir Januari 2023, kinerja pendapatan APBN lingkup Kalteng mengalami kenaikan sebesar Rp406,1 M (44,0%, yoy), utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi. Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPN yang naik sebesar Rp388 M (202,5%, yoy) dan PPh sebesar Rp210,4 M (50,7%, yoy).
Peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi oleh PPh 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik utamanya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peningkatan penerimaan PPN didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Februari 2022 serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11%.
Sedangkan kontraksi penerimaan masih terjadi pada PBB sebesar Rp10,2 M (-40,0%, yoy), dan Pajak Lainnya telah mengalami kenaikan sebesar Rp0,7 M (7,7%, yoy) yang dipengaruhi oleh kinerja tahun 2022 (pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada th 2022), namun diperkirakan naik pasca penerbitan SPPT PBB 2023. Disisi lain Bea Keluar mengalami kontraksi Rp185,7 M (-83,2%, yoy) akibat penurunan volume serta harga komoditas CPO dan turunannya.
“Realisasi PNBP mengalami kenaikan Rp2,8 M (4,9%, yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan administrasi penegakan hukum (29,4%) dan pendapatan Dikbudristek (26,2%). Pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai Rp2,4 M,” katanya, di Aula Kanwil DJPb Kalteng, Kamis (16/3).
Di sisi lain, secara nominal, kinerja Belanja APBN TA 2023 tumbuh Rp409 M (13,1%, yoy), yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp3.716 M (21,9%). Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH yang mencapai Rp3.556 M (126%, yoy).
“Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) mencapai Rp595,8 M (9,2%) atau terkontraksi sebesar -0,9% (yoy),” ucapannya.
Sementara itu, realisasi TKD mencapai Rp2.925 M (14,1%), atau naik 16,5% (yoy), dengan kontribusi peningkatan terbesar terdapat pada DBH yang meningkat Rp864,8 M (456%, yoy). Sementara itu DAK fisik belum dapat disalurkan karena masih dilakukan persiapan OMSPAN. “Sedangkan realisasi DD mencapai Rp161,9 miliar (13,3%) atau naik sebesar 56,9% (yoy),” tutupnya. (kom/abw/b5/aza)
