PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 mengalami inflasi sebesar 6,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 3,32% (yoy). Hal ini karena kelompok komoditas pangan bergejolak (VF) mengalami inflasi 7,30% (yoy), inflasi Inti (CI) berada pada level 4,14% (yoy) dan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (AP) sebesar 12,50% (ytd).
“Inflasi Kalteng didorong oleh harga beras (andil 0,90% yoy) akibat pasokan masih terbatas dari hama tungro dan banjir. Sementara itu, kenaikan harga bensin bersubsidi awal September juga meningkatkan tekanan inflasi AP dengan andil yoy 1,07%,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia(BI) Provinsi Kalteng Yura Djalins, baru-baru ini.
Menurut dia, meskipun masih di atas sasaran 3,0%+1%, Provinsi Kalteng pada Agustus hingga November berada pada 5 besar provinsi inflasi tertinggi, tapi pada Desember berhasil turun ke peringkat 9.
“Ini berkat upaya yang terus dilakukan oleh TPID Kalteng dalam menekan inflasi, khususnya pada kelompok VF, melalui strategi 4K (Komunikasi efektif, Ketersediaan pasokan, Keterjangakauan harga dan Kelancaran distribusi),” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam aspek komunikasi efektif, telah terlaksana 19 kali high level meeting TPID sepanjang tahun 2022 yang dipimpin oleh kepala daerah/wakil kepala daerah di wilayah Kalimantan Tengah.
“Hal ini menunjukkan sinergi yang erat untuk bersama-sama merumuskan langkah pengendalian inflasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, pada aspek ketersediaan pasokan, BI melaksanakan program GNPIP yang terdiri dari beberapa kegiatan, seperti urban farming ‘Sekuyan Lombok’, gerakan tanam cabai rawit dan bawang merah ‘Gertam Babe Berkah’, serta kerja sama antar daerah pengadaan beras karau berjenis IR 42 dari Subang sebagai alternatif beras lokal.
Selain itu, operasi pasar dan pasar penyeimbang secara reguler terus dilaksanakan diberbagai kabupaten sejak Agustus oleh TPID, untuk mencapai keterjangkauan harga bagi masyarakat. Terakhir, pada aspek kelancaran distribusi pemerintah berencana membangun Pabrik Penggilingan Beras di Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Infrastruktur pascapanen yang lebih baik diharapkan dapat menyederhanakan rantai distribusi beras Kalimantan Tengah,” tandasnya. (uut/aza)