KEJAKSAAN Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan publik. Menurut hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 20-24 Juni 2023, Kejaksaan Agung memperoleh persentase kepercayaan publik sebesar 81,2% dalam kategori Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara.
Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penegak hukum utama, tetap menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung telah meningkat dibandingkan dengan bulan April 2023, di mana pada saat itu persentase kepercayaan sebesar 80,6%.
Dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung dinilai sebagai lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya secara adil dan profesional.
Dr Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kejaksaan Agung.
Menurutnya, Kejaksaan Agung senantiasa berupaya untuk melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi demi kepentingan masyarakat secara luas, khususnya bagi mereka yang mencari keadilan.
“Kejaksaan Agung juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan reputasi institusi ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Jaksa Agung RI,” kata Dr Ketut Sumedana.
Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam meningkatkan tingkat kepercayaan publik ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menghargai dan mendukung upaya lembaga penegak hukum dalam melindungi keadilan dan mengatasi korupsi.
Peningkatan kepercayaan publik ini juga harus menjadi motivasi bagi Kejaksaan Agung untuk terus berupaya menjalankan tugasnya secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan tingkat kepercayaan publik yang semakin tinggi, diharapkan Kejaksaan Agung dapat menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia. (hms/ala)