Site icon KaltengPos

Kalteng Siap Alihkan Dana untuk Pembangunan Infrastruktur

Dr HM Katma F Dirun

PALANGKA RAYA – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Menanggapi instruksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F Dirun mengungkapkan, pengalihan anggaran dari beberapa sektor dapat memberikan dampak yang lebih efektif bagi masyarakat.

Katma menjelaskan, meskipun terjadi pemangkasan anggaran di beberapa pos tertentu, seperti anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas, pengalihan dana tersebut justru akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

“Memang efisiensi pada suatu kegiatan namun efektif pada kegiatan lain,” ujar Katma kepada awak media usai menghadiri rapat koordinasi Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang (RIPJ PID) serta Pembangunan Daerah (PUD) Kalteng tahun 2025, Kamis (13/2/2025).

Sebagai contoh konkret, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan ATK dan perjalanan dinas kini akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat Kalteng. “Yang dipotong adalah anggaran untuk ATK dan perjalanan dinas. Misalnya, dana tersebut dialihkan ke pembangunan jalan, maka lebih efektif menyentuh ke masyarakat,” jelasnya.

Plt Sekda itu juga menambahkan, penggunaan anggaran untuk ATK kini sudah tidak lagi terlalu dibutuhkan, mengingat banyak instansi dan pejabat yang kini lebih banyak memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas-tugas administrasi. Dengan adanya digitalisasi, kebutuhan akan ATK berkurang, sehingga dana yang ada dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalteng melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan lebih terjangkau. “Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya. (zia/ans)

Exit mobile version