PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, secara virtual menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kalteng, serta memastikan stabilitas ekonomi menjelang bulan Ramadan yang akan datang.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan inflasi Tahun ke Tahun, yang diukur dari Januari 2025 terhadap Januari 2024, tercatat sebesar 0,76 persen. Sementara itu, inflasi Bulan ke Bulan, yang membandingkan Januari 2025 dengan Desember 2024, mengalami deflasi sebesar -0,76 persen. “Penyumbang utama deflasi berasal dari sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami penurunan signifikan sebesar -9,16 persen,” katanya.
Penurunan ini lanjutnya, disebabkan oleh adanya diskon 50 persen untuk pengguna listrik di bawah 2200 watt pada bulan Januari dan Februari 2025, yang memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun ada sektor yang mengalami deflasi, sektor makanan, minuman, dan tembakau masih menunjukkan angka positif dengan kenaikan 1,94 persen. “Kenaikan ini, meskipun terkendali, menunjukkan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Sektor lainnya, seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya, mencatatkan inflasi sebesar 0,60 persen, pendidikan 0,01 persen, dan kesehatan 0,40 persen,” sebutnya.
Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga, dengan pengeluaran yang tetap mengalir untuk kebutuhan non-primer.
Menanggapi situasi inflasi di Kalteng, Yuas Elko menyatakan, kondisi inflasi di provinsi ini masih aman dan terkendali. “Untuk stok bahan pangan di Kalteng menjelang bulan Ramadan saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sahli Gubernur itu juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan, terutama di tengah situasi yang tidak menentu. “Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, pedagang, hingga masyarakat, sangat penting untuk memastikan distribusi yang lancar,” pesannya. Menurutnya ini juga menjadi salah satu langkah untuk menghindari praktik penimbunan yang bisa menyebabkan kelangkaan di kemudian hari. (zia/ans)