PALANGKA RAYA-Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tujuan utama dari pengawasan ini untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Kesbangpol Kalteng diwakili Sekretaris Badan Kesbangpol Kalteng Fajar Sriningsih menghadiri entry meeting pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalteng oleh Itjen Kemendagri RI yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kalteng bersama Itjen Kemendagri di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (28/8/2024).
Entry meeting ini merupakan langkah awal dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalteng. Tujuan utama pengawasan ini untuk memastikan agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Badan Kesbangpol Kalteng menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri. Ia menegaskan, pengawasan ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pengawasan oleh Itjen Kemendagri ini, dan berharap hasil dari pengawasan ini dapat menjadi pedoman dalam memperkuat tugas-tugas kami,” kata Fajar Sriningsih.
Tugas-tugas pihaknya itu, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin ini diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kalteng.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Itjen Kemendagri memaparkan beberapa fokus pengawasan yang akan dilakukan di Kalimantan Tengah. “Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta pelaksanaan program-program strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah,” pungkasnya. (mmc/dan/ens)
PALANGKA RAYA-Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Tujuan utama dari pengawasan ini untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kepala Badan Kesbangpol Kalteng diwakili Sekretaris Badan Kesbangpol Kalteng Fajar Sriningsih menghadiri entry meeting pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalteng oleh Itjen Kemendagri RI yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kalteng bersama Itjen Kemendagri di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (28/8/2024).
Entry meeting ini merupakan langkah awal dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalteng. Tujuan utama pengawasan ini untuk memastikan agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Badan Kesbangpol Kalteng menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri. Ia menegaskan, pengawasan ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pengawasan oleh Itjen Kemendagri ini, dan berharap hasil dari pengawasan ini dapat menjadi pedoman dalam memperkuat tugas-tugas kami,” kata Fajar Sriningsih.
Tugas-tugas pihaknya itu, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sinergi dan kolaborasi yang terjalin ini diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kalteng.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Itjen Kemendagri memaparkan beberapa fokus pengawasan yang akan dilakukan di Kalimantan Tengah. “Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta pelaksanaan program-program strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah,” pungkasnya. (mmc/dan/ens)
