PALANGKA RAYA- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi terus fokus dan berupaya merumuskan kebihjakan efektif dalam menangani masalah gizi untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menggelar Rapat Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota secara daring dan luring di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang, Kamis (9/1).
Ketika membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalteng selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng, Leonard menyampaikan bahwa Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memantau perkembangan status gizi masyarakat.
Menurutnya, data yang diperoleh dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani masalah gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya SSGI diantaranya Pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,”katanya.
Hal itu, dimana Kemenkes mempunyai tanggung jawab publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun, Evaluasi dan penilaian kemajuan intervensi konvergensi (spesifik dan sensitif) dari berbagai kementerian dan Lembaga, baik di Pusat maupun Daerah (aksi kedelapan konvergensi), Implementasi dari Pilar kelima dari Strategi Nasional pencegahan Stunting tahun 2017, Pemenuhan laporan Disbursement Link Indicator (DLI) Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) World Bank yang dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden, yaitu publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun, Dasar penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kemenkeu, sehingga diperlukan penyediaan angka tingkat kabupaten/kota.
Leonard menyampaikan pula, progres updating data balita sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, dari 14 Kabupaten/Kota, dengan total blok sensus 891 yang telah selesai updating data adalah sebanyak sembilan Kabupaten, sedangkan lima Kabupaten/Kota yang belum selesai yaitu, Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya.
Updating data Kalimantan Tengah telah mencapai 98,32 persen, urutan ke 15 secara nasional. Sedangkan capaian pengumpulan data Kalimantan Tengah sebanyak 76 persen dan capaian pengumpulan data nasional sebesar 83,53 persen.
“Pencapaian ini merupakan kolaborasi dari semua pihak. Dengan semua pihak ikut aktif dalam proses ini, bertindak cepat bekerja cermat, semoga benar-benar dapat mencapai target yang kita inginkan,” harapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa dalam pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 masih ada Kabupaten/Kota yang belum mengupload pada Web Aksi Bangda Kemendagri. Empat Kabupaten/Kota yang belum adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau.
“Bagi Kabupaten/Kota yang belum untuk dapat segera menyelesaikan dan upload pada Web Aksi Bangda Kemendagri, agar pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kalimantan Tengah dapat 100% sebelum batas waktu yang ditentukan,” pungkas Leonard. (hms/nue)
Rumuskan Kebijakan Efektif Tangani Masalah Gizi untuk Kesehatan Masyarakat
