PALANGKA RAYA-Dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, diperlukan keterbukaan atau transparansi informasi. Transparansi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi faktor penting. Dengan transparansi informasi, penyelenggaraan pemerintahan dapat diawasi masyarakat. Fungsi check and balance pun dapat dilakukan oleh publik apabila terdapat potensi-potensi penyelewengan yang mungkin terjadi.
Hal itulah yang disorot oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo bertepatan dengan momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022. Momen Hakordia 2022 menjadi titik evaluasi pihaknya agar terus meningkatkan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan, terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya kira momentum peringatan Hakordia hari ini menjadi kebangkitan kita juga khususnya bagi Kalteng agar kita terus meningkatkan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan dalam tata kelola keuangan, terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” ungkap wagub kepada awak media usai menghadiri acara puncak Hakordia di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (9/12/2022).
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Kalteng agar dapat terus meningkatkan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan dan dalam tata kelola keuangan, terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tadi, diperlukan kerja sama segenap pihak dalam menjalankan upaya terbaiknya.
“Tugas tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, jadi juga harus kerja sama meliputi bagian dari semua organisasi yang ada di provinsi Kalteng ini. Jadi semua stakeholder kita libatkan. Dari perangkat daerahnyanya, dari keterlibatan masyarakat, kemudian juga bagaimana kita menanamkan dan mengingatkan terus menerus untuk melakukan pencegahan,” jelasnya.
Selanjutnya dikatakan wagub, melihat kondisi di Kalteng, transparansi atau keterbukaan informasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan sangat penting dilakukan.
“Dengan adanya keterbukaan informasi tadi saya kira itu sebagai tolak ukur juga, sebuah informasi supaya rakyat juga bisa mengetahui apa sih yang dilaksanakan pemerintah. Semacam check and balance,” jelasnya.
“Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang bisa diketahui, diinformasikan, kan namanya informasi, maupun saran, dan masukan itu kan menjadi sangat berarti untuk mencapai kesempurnaan suatu kegiatan,” tandasnya. (dan/ram)
