PALANGKA RAYA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan 2025. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan hal ini saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (10/2). Rakor tersebut dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Dalam kesempatan itu, Tomsi Tohir menyoroti tren kenaikan harga bahan pokok yang sering terjadi menjelang Ramadan. Ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga.
“Kami berharap TPID lebih serius dalam mengantisipasi kenaikan harga dengan langkah-langkah konkret berdasarkan situasi terkini,” ujarnya.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76% secara month-to-month (m-t-m). Deflasi terbesar disumbangkan oleh sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan kontribusi 1,44%.
Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,56%. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di awal Februari 2025 antara lain cabai merah yang naik 7,23%, Minyakita naik 0,41%, serta gula pasir yang mengalami kenaikan 0,89%.
“Kenaikan harga ini perlu diantisipasi, terutama menjelang Ramadhan di mana permintaan masyarakat cenderung meningkat,” ungkap Amalia.
Sebaliknya, sejumlah harga bahan pokok mengalami penurunan. Harga cabai rawit turun 4,35%, bawang putih dan bawang merah turun 7,96%, serta harga telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 2,56% dibandingkan bulan sebelumnya.
Yuas Elko memastikan bahwa inflasi di Kalteng masih dalam kondisi terkendali dan berada di peringkat keenam terendah secara nasional. Ia juga menegaskan bahwa stok bahan pangan menjelang Ramadan masih mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihakn untuk memastikan pasokan pangan tetap aman,” ujar Elko saat itu.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Kalteng telah melaksanakan berbagai strategi, seperti mengadakan pasar murah dan pasar penyeimbang guna memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong program gerakan tanam, perluasan lahan pertanian, serta optimalisasi lahan untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Dengan langkah ini, kami harapkan produksi pangan lokal bisa meningkat dan membantu menekan inflasi,” tambah Yuas
Upaya pengendalian inflasi ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya peran daerah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi potensi kenaikan harga yang sering terjadi menjelang Ramadan.
Disisi lain, TPID Kalteng terus memantau harga di pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tidak wajar. Jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, pemerintah siap mengambil langkah intervensi guna menstabilkan pasar dan melindungi daya beli masyarakat.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, diharapkan masyarakat Kalteng dapat menjalani Ramadan dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga yang berlebihan. Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan bahan pangan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya. (*ren/nue)
Perkuat Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadan
