PALANGKA RAYA-Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat diberbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan sebagainya.
Nafsiah mengatakan, hak-hak dasar tersebut sangat penting dan wajib bagi pemerintah terutama daerah di Kalteng ini untuk memenuhinya dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Dari hasil kunjungan kita ke sejumlah daerah di Kalteng selama ini terutama desa-desa, banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak dasar itu, sehingga perlu untuk diperhatikan,” ucapnya, Kamis (15/2).
Ia mengungkapkan, setiap masyarakat baik itu di kota maupun desa memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih, hingga jaringan listrik yang memadai.
Maka dari itu, fokus pemerintah dalam pembangunan harus bisa memperhatikan hak-hak dasar masyarakat tersebut, dan setiap spirasi harus dimasukan kedalam program pembangunan selanjutnya.
“Kita tentu menginginkan kedepan seluruh masyarakat di desa mendapatkan hak dasar mereka. Jadi, pemerintah perlu untuk memenuhinya melalui pembangunan yang dilakukan,” pungkasnya. (irj/ans)
PALANGKA RAYA-Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat diberbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan sebagainya.
Nafsiah mengatakan, hak-hak dasar tersebut sangat penting dan wajib bagi pemerintah terutama daerah di Kalteng ini untuk memenuhinya dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Dari hasil kunjungan kita ke sejumlah daerah di Kalteng selama ini terutama desa-desa, banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak dasar itu, sehingga perlu untuk diperhatikan,” ucapnya, Kamis (15/2).
Ia mengungkapkan, setiap masyarakat baik itu di kota maupun desa memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih, hingga jaringan listrik yang memadai.
Maka dari itu, fokus pemerintah dalam pembangunan harus bisa memperhatikan hak-hak dasar masyarakat tersebut, dan setiap spirasi harus dimasukan kedalam program pembangunan selanjutnya.
“Kita tentu menginginkan kedepan seluruh masyarakat di desa mendapatkan hak dasar mereka. Jadi, pemerintah perlu untuk memenuhinya melalui pembangunan yang dilakukan,” pungkasnya. (irj/ans)
