DPRD Katingan

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan H Wiwin Susanto, menyuarakan harapannya agar pemuda Katingan dapat berperan lebih aktif dalam mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pemerintah Kabupaten Katingan tengah aktif memperkuat kemitraan dengan para investor yang beroperasi di wilayahnya.

Aktivitas angkutan berat yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Katingan kini menjadi perhatian serius kalangan legislatif di DPRD Katingan.

Beredar di media sosial adanya angkutan kayu log dengan menggunakan truk tronton di jalan Kabupaten Katingan, dari arah Kecamatan Katingan Tengah menuju arah Kota Kasongan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Sarnadie D. Uga ST, meminta kepada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk lebih aktif menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam waktu dekat, sekolah-sekolah dari berbagai jenjang pendidikan akan membuka penerimaan murid baru. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknisnya diminta meningkatkan pengawasan dalam proses penerimaan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Katingan telah mengusulkan dua pembentukan nomenklatur kepada DPRD Katingan, beberapa waktu lalu. Yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Katingan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Katingan.

Saat ini, cuaca ekstrem sedang terjadi di wilayah Kabupaten Katingan. Karena terjadi curah hujan tinggi, dan kadang juga terjadi panas. Menyikapi kondisi ini, seluruh masyarakat Katingan diminta untuk menjaga kesehatan di musim hujan saat ini.

Jajaran DPRD Kabupaten Katingan memberikan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk menurunkan stunting. Hal ini dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto kepada Kalteng Pos, Kamis (15/8/2024).

Pemerintah Kabupaten Katingan kini telah memperpanjang masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dari enam tahun menjadi delapan tahun. Hal ini sesuai dengan aturan undang-undang yang baru, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.