Site icon KaltengPos

Dewan Apresiasi Pemkab Kotim

PENGHARGAAN : Ketua DPRD Kotawaringin Timur Dra Rinie, bersama Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotim Hj Ellena Rosie memegang penghargaan dan piala APE, Kamis (30/9) lalu. (FOTO: BAHRI/KALTENG POS)

PENGHARGAAN : Ketua DPRD Kotawaringin Timur Dra Rinie, bersama Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Kotim Hj Ellena Rosie memegang penghargaan dan piala APE, Kamis (30/9) lalu. (FOTO: BAHRI/KALTENG POS)

Telah Mendapat Penghargaan APE dari Pemerintah Pusat

SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk pertama kalinya, dengan kategori pratama. Penghargaan ini diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB) yang telah berupaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga dapat meraih penghargaan APE tersebut,” kata Ketua DPRD Kotim Dra Rinie, Jumat (1/10).

Menurut dia, adanya penghargaan APE ini diharapkan semangat Pemkab Kotim dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender terus meningkat, tidak hanya terfokus pada hal-hal mandatori terkait regulasi dan rutinitas, tetapi selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang akan mendorong pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Dengan diterimanya penghargaan APE kategori pratama, kami berharap pemerintah melalui intansi terkait bisa semakin meningkatkan motovasi kerja, terutama kelompok kerja PUG dan akan mengadvokasi lembaga masyarakat, dunia Usaha dan media untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga APE di tahun mendatang bisa dapat di peroleh lagi dengan kategori Utama,” ungkap Rinie.

Politikus PDI Perjuangan ini juga minta Pemkab Kotim dapat  berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Bumi Hambaring Hurung ini.

“Kami juga meminta pemerintah daerah dapat berkomitmen dan mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kotim ini, sehingga nanti diharapkan akan benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi SDM perempuan yang memang benar memiliki potensi di berbagai bidang pembangunan bisa terwujud dan sehingga penghargaan ini harus dipertahankan dan di tingkatkan dengan kategori madya atau utama,” tutupnya. (bah/ens)

Exit mobile version