SAMPIT – Kehadiran pers di daerah sangat memberi dampak terhadap jalannya pemerintahan, karena fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Pers juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dra Rinie sangat mengapresiasi kiprah dan sumbangsih pers sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui karya-karya jurnalistiknya.,
“Saya secara pribadi dan atas nama pimpinan DPRD mengapresiasi hasil kerja rekan Pers, karena tanpa keberadaan Pers semua program-program pemerintah daerah perkembangannya akan kehilangan pengamat dan penilai yaitu para pengguna media itu sendiri,” kata Rinie saat di konfirmasi, Kamis (10/2).
Menurutnya hubungan Pers dengan pemerintah daerah merupakan jalinan sebuah kemitraan yang saling membutuhkan berdasarkan asas saling menghormati, saling percaya dan bertanggung jawab.
“Negara kita inikan negara demokrasi, keberadaan pers tentu sangat penting. Pemerintah selalu berharap dukungan pers melalui informasi yang konstruktif, mendidik dan mencerahkan,” ucap Rinie.
Dirinya juga menilai, dalam konteks politik, pers juga dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga. Melalui berita wartawan kadang melakukan kritikan, dan lewat pemberitaannya, pers juga mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan dan meluaskan wawasan khalayak pembaca.
“Fungsi pers sama dengan salah satu fungsi DPRD yaitu menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, dan bahkan pers juga bisa mengawasi serta mengkritik dan memberi masukan terhadap kinerja DPRD, Kami berharap pers menjadi mitra yang sehat dan profesional untuk menjadi pengawas bagi kami di legislatif maupun eksekutif,” ujar Rinie.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga mengaku merasakan pers di Kabupaten Kotim telah menjalankan fungsinya dan berkontribusi terhadap daerah serta pers juga turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk mengkritik kalau ada kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. (bah/ans/ko).