PALANGKA RAYA- Program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah resmi berjalan di beberapa wilayah Indonesia.
Namun di Kalteng, terutama di Kota Palangka Raya belum melaksanakan program Asta Cita itu. Padahal, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah meninjau langsung simulasi program ini di Kota Cantik-julukan Palangka Raya.
Diketahui, kick off program Makan Bergizi Gratis ini pada Senin lalu, menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA.
Merespons soal belum terlaksananya program ini di Kota Cantik, Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk segera mempersiapkan lahan di tiap kecamatan untuk lokasi dapur umum.
“Ukuran dapurnya pun tidak sama. Ada yang 15×15 dan ada yang 20×20 meter,” ungkapnya saat dihubungi Kalteng Pos, Rabu (8/1/2025).
Saat perjalanan dinas, ia sempat meninjau lokasi dapur umum di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Dikatakannya, satu dapur di Jateng bisa mencakup radius empat hingga lima kilometer.
“Di Kota Palangka Raya bisa mencakup lebih jauh lagi, tergantung apakah dapur tersebut dibangun di wilayah padat penduduk atau tidak,” tuturnya.
Untuk material pembangunan, lanjut Syaufwan, petugas dapur umum di Kota Semarang sudah mempersiapkannya dengan material antiapi.
“Knockdown anti api. Jadi di dalamnya itu sudah ada ruang kontrol, dapur, tempat penyiapan piring atau rak. Semua itu sudah ada dalam satu bangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut Syaufwan mengatakan, Pj Wali Kota Palangka Raya sudah menerima arahan dari pusat terkait penerapan program ini.
Satu dapur diperuntukkan satu kecamatan. Namun menurut Syaufwan, satu dapur per kecamatan tidaklah cukup.
“Satu dapur per satu kecamatan itu tidak mesti, tergantung dari jumlah peserta didik. Contohnya di kawasan padat penduduk seperti wilayah Kecamatan Jekan Raya, peserta didiknya bisa lebih dari 20.000, sementara satu dapur menyiapkan maksimal 4.000-5.000 porsi,” jelasnya.
Perihal biaya, DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemko Palangka Raya sudah membahasnya dalam forum Badan Anggaran (Banggar). Sudah dianggarkan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Namun kemungkinan belum terlaksana, karena pemko belum menerima juknis dan juklak lebih lanjut dari pusat,” ucapnya.
Secara fungsi dan tugas, anggota legislatif mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini. Program ini merupakan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. (ovi/ham/ce/ala)
