Dewan Berencana RDP dengan PBS

KUALA KURUN– Wacana pembuatan jalan khusus sebagai lalu lintas truk angkutan hasil produksi perusahaan besar swasta (PBS) pada sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan, belum juga terealisasi hingga saat ini.
”Agar bisa terealisasi, kami akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berupaya memanggil pihak pemegang kebijakan dari PBS untuk membahas terkait pembuatan jalan khusus,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Evandi, Selasa (17/1).
Di dalam RDP tersebut, menurut Evandi, ada banyak hal yang akan dipertanyakan. Salah satu­nya adalah terkait perkembangan atau progres dari rencana pembuatan jalan khusus tersebut.
”Memang pembuatan jalan khusus tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi, kami juga ingin mengetahui progresnya seperti apa, sehingga nanti bisa disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selama ini, kata Evandi, ketika PBS diundang RDP untuk duduk bersama dan berdiskusi, yang hadir bukan pemegang kebijakan, sehingga tidak ada hasil yang memuaskan. Jika nanti yang datang dari PBS bukan pemegang kebijakan, maka tidak akan diterima.
”Dengan RDP nanti, kami berharap ada solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar, sedangkan investasi juga berjalan dengan baik,” tegas politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.
Sementara itu, Asisten II Setda Gumas Richard mengatakan, pembangunan jalan khusus itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Nantinya, jalan khusus tersebut akan melintasi tiga kabupaten yakni Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas.
”Kami sudah memperjuangkan dan meng­usulkan kepada pemprov agar dibangun jalan khusus, yang bisa digunakan truk angkutan PBS mengangkut hasil produksi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Gunung Mas (AMGM) melaksanakan aksi damai dengan mendatangi kantor bupati. Mereka menagih salah satu komitmen yang telah disepakati, yakni pembuatan jalan khusus untuk truk angkutan PBS. Namun dalam aksi tersebut, massa tidak mendapat jawaban pasti karena saat itu bupati tidak berada di tempat.
”Padahal kami ingin bertemu dan berdiskusi dengan bupati serta pimpinan PBS, yang membahas terkait komitmen dan kendala, sehingga pembuatan jalan khusus belum terealisasi,” akuinya. (okt/ens)