JAKARTA-Kedutaan Besar (Kedubes) Kerajaan Arab Saudi di Jakarta membuka kembali pelayanan visa untuk warga negara Indonesia (WNI). Layanan pengurusan visa berlaku mulai hari ini (25/10). Namun, visa umrah masih dikecualikan.
Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary menyatakan, informasi dibukanya kembali layanan umrah itu disampaikan resmi oleh Kedubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. “Visa yang sudah bisa dilayani adalah visa diplomatik, pelajar, dan bisnis. Jadi, tinggal visa umrah yang belum,” katanya di Jakarta, Sabtu (23/10).
Meski begitu, menurut Zaky, dibukanya kembali pengurusan visa tersebut menjadi sebuah pertanda baik. Selaku penyelenggara umrah dan haji khusus, Zaky optimistis pelayanan umrah dari Indonesia bisa dibuka lagi dalam waktu dekat. Pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia tentang kepastian penyelenggaraan umrah.
Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menuturkan, pihaknya terus mempersiapkan penyelenggaraan umrah pada masa pandemi. Salah satunya, melakukan simulasi atau geladi bersih pelaksanaan umrah. Rencananya, geladi bersih berlangsung di Jakarta pada 29 Oktober. Arifin menyebut geladi tersebut sebagai persiapan jika sewaktu-waktu Arab Saudi membuka pintu pengiriman jemaah umrah untuk Indonesia. “Sampai saat ini kan belum ada visa umrah. Jadi, sekarang kami dari Kemenag bertugas menyiapkan teknis-teknisnya,” ujarnya.
Dia menegaskan, penyelenggaraan umrah nanti harus dijalankan sebaik-baiknya. Dengan begitu, kepercayaan Arab Saudi bisa terbangun. Jangan sampai kejadian saat umrah dibuka pada 1 November 2020 sampai 20 Februari 2021 terulang. Saat itu ada 125 dokumen perjalanan jemaah umrah dari Indonesia yang dinyatakan negatif di Indonesia. Namun, ketika dilakukan swab PCR di Saudi, ternyata hasilnya positif Covid-19. “Kejadian seperti itu kan membuat catatan khusus. Jangan mengulangi lagi,” tegasnya.
Karena itu, pada tahap awal nanti, pemberangkatan umrah dilakukan satu pintu dari Jakarta. Jemaah terlebih dahulu menjalani karantina terpusat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta atau Asrama Haji Bekasi. Dengan sistem terpusat, skrining atau pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan dengan standar yang sama.
Dia mengungkapkan, sampai saat ini Kemenkes terus berdiplomasi dengan Kemenkes Saudi soal penggunaan vaksin. Pemerintah Indonesia berharap jemaah umrah tidak perlu booster vaksin lagi. Apalagi, vaksin Covid-19 sudah mendapatkan pengakuan dari WHO.
Menurut Arifin, kebijakan booster vaksin untuk jemaah umrah sangat dilematik. Sebab, di satu sisi banyak warga Indonesia yang belum menerima suntikan vaksin Covid-19 sama sekali. “Rasanya tidak adil kalau banyak yang belum divaksin, sementara ada sebagian yang divaksin tiga kali,” tuturnya.
Arifin menjelaskan, permasalahannya bukan bisa membayar vaksin booster atau tidak. Melainkan ketersediaan vaksin yang saat ini masih terbatas dan rasa keadilan. Dia mendapatkan informasi dari Kemenkes bahwa baru 30 persen penduduk Indonesia yang sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19. (wan/c14/fal/jpg/ce/ala)