Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Lamandau Punya Rumah tapi Tak Bisa Sertifikatkan Tanah?

R
Penulis: Rohansyah❯
AKRAB: Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono usai melaksanakan rapat bersama Kementrian Sosial RI, di Jakarta, belum lama ini.
AKRAB: Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono usai melaksanakan rapat bersama Kementrian Sosial RI, di Jakarta, belum lama ini.
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menyampaikan langsung sejumlah persoalan strategis penanggulangan kemiskinan kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dalam rapat bersama di Jakarta, baru-baru ini.

Dipimpin langsung oleh Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, didampingi Kepala Dinas Sosial dan jajaran terkait, pertemuan itu membahas tantangan konkret di lapangan yang masih menghambat upaya pengentasan kemiskinan, meskipun Lamandau mencatat angka kemiskinan terendah di Kalteng, yakni hanya 3,25 persen.

“Angka itu memang rendah, tapi ada masalah mendasar yang sulit kami atasi sendiri. Salah satunya adalah status kawasan hutan yang menjerat pemukiman warga,” ujar Bupati Rizky dalam paparannya.

Menurutnya, mayoritas masyarakat miskin di Lamandau tinggal di kawasan pedesaan yang masuk dalam status hutan lindung maupun kawasan hutan produksi (HP). Kondisi ini membuat warga kesulitan memperoleh legalitas tanah, termasuk sertifikat lahan untuk tempat tinggal mereka sendiri.

“Banyak warga sudah menempati lahan puluhan tahun, membangun rumah, tapi tidak bisa mengurus sertifikat karena wilayahnya berstatus kawasan. Bahkan ada desa yang seluruh areanya masuk kawasan hutan lindung,” jelas Rizky.

Ia menegaskan, tanpa kepastian hukum agraria, warga akan terus sulit berkembang secara ekonomi karena tidak bisa mengelola asetnya secara legal, apalagi menjadikannya agunan usaha.

Bupati berharap, melalui pertemuan ini, pemerintah pusat bisa membantu mencarikan solusi, seperti percepatan reforma agraria, penyelesaian status kawasan, atau kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang mengalami kondisi serupa.

“Ketika masyarakat bisa mengelola asetnya dengan sah, itu akan mendorong kemandirian ekonomi secara langsung, yang pada akhirnya akan mempercepat penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya. (lan/ans)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sepekan Demo di PT SMG, Eskalasi Menurun, Ratusan Pasukan Brimob Dikembalikan ke Satuan

Sepekan Demo di PT SMG, Eskalasi Menurun, Ratusan Pasukan Brimob Dikembalikan ke Satuan

Sepekaan aksi tuntutan warga terhadap perusahaan sawit PT SMG, sejumlah pasukan pengamanan kini mulai ditarik

Pemkab Lamandau Salurkan Seragam Sekolah Gratis untuk Pelajar SD dan SMP

Pemkab Lamandau Salurkan Seragam Sekolah Gratis untuk Pelajar SD dan SMP

Pemkab Lamandau menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP

Tagih Janji 12 Tahun, Warga Nanga Bulik Kepung Perusahaan Sawit PT SMG

Tagih Janji 12 Tahun, Warga Nanga Bulik Kepung Perusahaan Sawit PT SMG

Ratusan warga Nanga Bulik kepung kantor PT SMG tuntut hak lahan plasma 2.540 hektare yang mangkrak selama 12 tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer