Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Polemik PAW DPRD, DKPP Ingatkan Pentingnya Patuh Aturan

A
Sidang pemeriksaan perkara nomor 166-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Kalteng, Jumat (12/9/2025).
Sidang pemeriksaan perkara nomor 166-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Kalteng, Jumat (12/9/2025).

PALANGKA RAYA-Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) berlangsung penuh dinamika di Kantor Bawaslu Kalteng, Jumat (12/9/2025).


Advertisement

Sejumlah pihak menyampaikan keterangan, mulai dari komisioner KPU Kalteng hingga pihak pengadu, yang menyoroti proses PAW pasca wafatnya Agus Pramono pada Oktober 2024.

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kalteng, Wawan Wiratmaja, menegaskan bahwa proses PAW atas nama Endang Susilawati bukanlah keputusan mendadak atau upaya mengulur waktu.

Menurutnya, pembahasan internal sudah dilakukan sejak lama meski hanya terbatas, karena saat itu KPU tengah fokus pada persiapan Pilkada serentak 2024.

“Sejak awal kami sudah membicarakan, karena pasti akan ada PAW. Tetapi karena bertepatan dengan persiapan Pilkada, diskusinya selintas saja. Meski begitu, kami tetap mempelajari aturan yang berlaku, termasuk PKPU dan putusan MK terkait syarat pengunduran diri,” jelas Wawan.

Ia menambahkan, keputusan yang dikeluarkan pada 29 Februari 2025 merupakan hasil kajian panjang terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2017 jo PKPU Nomor 6 Tahun 2019, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Advertisement

“Tidak ada niat menunda. Bahkan surat pertama dari DPRD langsung kami jawab keesokan harinya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Kalteng, Sastriadi, memberikan klarifikasi terkait posisinya dalam perkara tersebut.

Ia menegaskan tidak mengetahui bahwa Endang Susilawati merupakan calon wakil bupati dalam Pilkada.

Advertisement

“Yang mulia, saya memang tidak tahu persis kalau Endang yang itu adalah calon wakil bupati. Bahkan saya tidak hafal semua calon kepala daerah, yang saya tahu hanya Saipul karena beliau pernah jadi sekretaris KPU Kota Palangka Raya,” ungkapnya.

Sastriadi juga meluruskan soal mekanisme surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih. Menurutnya, tidak ada kewajiban KPU kabupaten/kota untuk menyampaikan SK tersebut kepada KPU provinsi.

“Yang ada hanya kewajiban untuk diumumkan dan diarsipkan, bukan ke provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, pihak pengadu, Dodi Ramosta Sitepu, menekankan agar KPU lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut hak politik masyarakat.

Dodi, yang juga tokoh agama sekaligus Ketua Yayasan Rehabilitasi Narkoba Indonesia di Kalteng, menyebut ribuan pemilihnya berasal dari kalangan mantan pecandu yang direhabilitasi.

“Merekalah pemilih saya, sebagian besar suara itu datang dari mantan pecandu dan orang tua mereka. Karena itu saya minta KPU jangan bercanda dalam mengambil keputusan PAW,” kata Dodi.

Ia juga mengungkapkan adanya komunikasi dengan salah satu komisioner KPU, Dwi, pada 11 Desember 2024. Saat itu, menurutnya, Dwi menyatakan persetujuan atas usulan PAW dirinya.

Namun, hasil keputusan yang keluar berbeda. “Kalau memang belum pasti, jangan menyampaikan seolah sudah pasti. Itu menimbulkan kepastian semu,” ujarnya.

Meski mengaku mendapat dorongan massa untuk melakukan aksi, Dodi menegaskan lebih memilih jalur hukum. “Teman-teman siap demo, tapi saya bilang bukan begitu caranya. Kita tempuh jalur hukum saja. Bahkan Ketua DPD Gerindra Kalteng mendukung langkah ini,” imbuhnya.

Menanggapi jalannya sidang, Ketua Majelis sekaligus Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan pentingnya penyelenggara pemilu berpegang teguh pada aturan.

“Penyelenggara itu jangan pakai rasa, jangan pakai perasaan, tapi pakai aturan. Kalau pakai rasa, tidak ada kepastian. Semua keputusan harus dibahas berdasarkan regulasi,” tegasnya.

Ratna Dewi menilai keputusan yang diambil dengan pertimbangan emosional berisiko menimbulkan persoalan.

“Kalau pakai rasa, nanti perasaan bisa terkoyak. Dari cerita tadi, terlihat ada rasa kasihan yang memengaruhi keputusan. Itu tidak boleh. Pakai aturan saja, biar tidak dipermasalahkan,” pungkasnya. (zia)

Advertisement
Editor : Anisa Bahril Wahdah
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kalteng PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komisioner Kotim Ditahan, KPU Kalteng Ambil Alih Pelaksanakan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih

Komisioner Kotim Ditahan, KPU Kalteng Ambil Alih Pelaksanakan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih

Meskipun semua komisioner KPU Kotim ditahan, proses PDPB triwulan III tahun 2026 tetap berjalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer