Menko PM Akui Permasalahan Data Penerima Bantuan Sosial; Ada yang Dicoret, Kenapa Ya?
Cak Imin Tegaskan Penguatan Perlindungan Sosial Adaptif untuk Warga Rawan Bencana
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perlindungan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kembali menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial yang kerap dicoret dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, banyak warga yang dinilai sudah mandiri oleh sistem, tetapi faktanya masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.
“Dianggapnya sudah mandiri, sudah naik kelas. Ternyata belum. Nanti kita cek lagi,” ujar Cak Imin.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Selain BPJS Kesehatan, ia menilai BPJS Ketenagakerjaan harus diperkuat sebagai bagian dari skema perlindungan sosial.
“Sinkronisasi warga-warga yang seharusnya menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus diperbaiki,” tambahnya.
Perlinsos Adaptif untuk Wilayah Rawan Bencana
Selain isu bansos, Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah memperkuat Perlindungan Sosial (Perlinsos) Adaptif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Kebijakan ini dinilai strategis untuk mencegah munculnya penduduk miskin baru akibat dampak bencana alam.
“Perlindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi yang kita koordinasikan secara komprehensif… agar Perlindungan Sosial Adaptif ini mengantisipasi,” kata Cak Imin saat kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Kamis (27/11).
Dalam pertemuan dengan warga, ia menerima masukan terkait kebutuhan relokasi ke tempat yang lebih aman. Menurutnya, persoalan lahan yang dikuasai PTPN kerap menjadi hambatan relokasi.
“Tanah relokasi yang terutama milik PTPN. Ini problem aturan. Nanti saya akan lapor Presiden agar ada kemudahan aturan supaya PTPN menyediakan tanahnya untuk rakyat,” tegasnya.
Fokus pada Mitigasi Sejak Dini
Cak Imin menjelaskan bahwa Perlinsos Adaptif bukan hanya bantuan pasca bencana, tetapi juga mencakup mitigasi sejak dini agar masyarakat tidak semakin rentan.
“Kadang orang mau bantu kalau sudah bencana. Kalau rawan, antisipasinya kurang tepat. Karena itu kita bikin percontohan perlindungan adaptif rawan bencana,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa implementasi Perlinsos Adaptif tidak hanya dilakukan di Sukabumi, tetapi juga di daerah rawan bencana lainnya.
“Di samping menanggulangi kemiskinan, kita mencegah jatuh miskin baru,” pungkasnya. (mr/sat/kp.jp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
