Dirjen KI Tekankan Sinergi Pusat dan Kanwil Kemenkum dalam Program KI 2027


KALTENGPOS.JAWAPOS.COM - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Hermansyah Siregar memberikan arahan strategis kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk mempertajam target kinerja dan menyelaraskan program kerja kekayaan intelektual (KI) tahun 2027.
Arahan tersebut diikuti oleh pegawai serta pejabat struktural. Hermansyah mengarahkan supaya pelaksanaan program KI di wilayah dilakukan secara lebih spesifik berdasarkan rezim pelindungannya.
Sosialisasi tidak lagi hanya membahas secara umum, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing rezim, seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST).
Penguatan program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas Sentra KI yang berada di perguruan tinggi maupun instansi penelitian dan pengembangan. Sentra KI diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai perpanjangan tangan DJKI dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam pendaftaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
Pada sektor indikasi geografis, pembinaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan setelah suatu komoditas memperoleh pelindungan. Kanwil didorong untuk mendampingi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam menjaga konsistensi kualitas dan standar produk sekaligus mengembangkan potensi komersialisasinya.
“Program KI di daerah harus diarahkan pada ekosistem yang utuh. Tidak hanya bagaimana masyarakat memahami dan mendaftarkannya, tetapi juga bagaimana KI tersebut dijaga, dikembangkan, dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah,” ujar Hermansyah pada Senin, 28 September 2026 di Aula Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Palu.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrianor menyampaikan bahwa penguatan program KI perlu diarahkan pada potensi unggulan masing-masing wilayah dengan membangun kolaborasi yang lebih luas bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Memasuki program kerja KI tahun 2027, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah akan terus mendorong agar potensi kekayaan intelektual daerah dapat dipetakan, dilindungi, dikembangkan, dan dihilirkan secara lebih terarah. Sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas menjadi penting agar kekayaan intelektual yang lahir dari daerah tidak berhenti sebagai produk yang tercatat, tetapi mampu menjadi aset yang memberikan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




