KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram bagi penggunaan rokok elektrik atau vape. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditandatangani di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.
Selain pemakaian, MUI juga menyatakan bahwa aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan perangkat vape hukumnya haram. Fatwa ini dikeluarkan sebagai langkah tegas atas kekhawatiran dampak buruk produk tersebut bagi kesehatan dan lingkungan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr H Aminudin Yakub, memimpin penetapan aturan tersebut. Kebijakan ini juga telah disahkan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
MUI menilai rokok elektrik berisiko tinggi terhadap kesehatan karena mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Selain itu, terdapat kekhawatiran besar bahwa perangkat tersebut disalahgunakan sebagai sarana peredaran serta konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Dalam poin ketentuan hukumnya, MUI melarang segala bentuk penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang. Larangan produksi dan perdagangan pun ditegaskan secara eksplisit untuk menutup ruang bagi potensi penyalahgunaan tersebut di masa depan.
Menindaklanjuti fatwa tersebut, MUI mendorong pemerintah untuk segera menyusun undang-undang khusus terkait pelarangan vape.
Langkah ini mencakup pemberian sanksi yang tegas guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari paparan zat berbahaya.
Secara spesifik, MUI mendesak Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan perangkat ini. Sementara itu, Kementerian Perindustrian diminta untuk tidak lagi menerbitkan izin industri vape dan segera mengevaluasi kebijakan perizinan yang ada.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
