KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi membuka rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 414 anggota dewan.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota, izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota," kata Puan saat membuka sidang.
Di luar agenda pembukaan, dinamika politik di Senayan justru tertuju pada wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini mencuat menyusul polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebutkan bahwa delapan fraksi di parlemen mulai mengerucut pada kesepahaman untuk menggunakan instrumen HMP. Ia menekankan bahwa HMP menjadi langkah konstitusional yang dapat ditempuh langsung tanpa harus melalui hak angket.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional," jelas Khozin.
Senada dengan itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengonfirmasi bahwa lebih dari 25 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan HMP. Proses pengumpulan dukungan tersebut, menurut Mardani, sudah dilakukan sejak Senin malam dan terus berlanjut hingga hari ini.
"Sudah ditandatangani. Lebih dari 10 orang dari PKS. Hampir semua fraksi, lebih dari 25 anggota," ungkap Mardani saat ditemui di gedung DPR RI.
Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Gerindra. Juru bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan bahwa partainya belum mengambil keputusan resmi dan akan menggelar rapat internal setelah paripurna untuk membahas perkembangan isu tersebut.
Kamrussamad menegaskan bahwa Gerindra tetap terbuka terhadap aspirasi publik. Partai pimpinan Prabowo tersebut akan mengedepankan landasan konstitusi dan hukum dalam menyikapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
